Kompas.com - 27/07/2020, 16:24 WIB
Delegasi Indonesia dalam Perjanjian Renville. Dari kiri ke kanan: Johannes Latuharhary, Ali Sastroamidjojo, Agus Salim, Johannes Leimena, Setiadjit Soegondo, Amir Syarifuddin Wikimedia CommonsDelegasi Indonesia dalam Perjanjian Renville. Dari kiri ke kanan: Johannes Latuharhary, Ali Sastroamidjojo, Agus Salim, Johannes Leimena, Setiadjit Soegondo, Amir Syarifuddin

KOMPAS.com - Pemberontakan PKI di Madiun tidak bisa lepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada 1948.

Pada saat itu, Amir Syarifuddin menandatangani Perjanjian Renville yang ternyata hasil perundingan tersebut sangat merugikan Indonesia.

Dalam buku Lubang-Lubang Pembantaian: Petualangan PKI di Madiun (1990) karya Maksum, berikut latar belakang pemberontakan PKI di Madiun:

Perjanjian Renville

Salah satu hal yang paling utama terjadinya pemberontakan di madiun karena Perjanjian Renville. Di mana dalam perjanjian tersebut Indonesia sangat dirugikan.

Belanda dianggap menjadi pihak yang paling diuntungkan dan pihak Kabinet Amir menjadi jatuh. Banyak sekali rakyat dan pemerintah yang menyalahkan Amir karena pada saat itu dia yang menjadi perwakilan Indonesia.

Baca juga: Perjanjian Renville: Latar Belakang, Isi, dan Kerugian bagi Indonesia

Dengan kemunduran Amir, Presiden Sukarno menyuruh Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk kembali menyusun kabinet baru. Saat itu Kabinet Hatta tersusun tanpa keikutsertaan golongan sosialis maupun golongan kiri.

Pembentukan FDR

Saat itu Amir turun dari kebinetnya dan diganti oleh Kabinet Hatta. Merasa kecewa, Amir dan kabinetnya membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948.

Saat itu, Amir menjadi bagian dari partai oposisi di kabinet susunan Hatta. FDR merupakan golongan yang menyatukan komunis dan golongan sosialis kiri.

Partai Komunis Indonesia (PKI) berasal dari satu kekuatan Front Demokrasi Rakyat. PKI adalah partai yang memperjuangkan visi dan misinya untuk mendirikan negara sosialistis di Indoensia sesuai dengan apa yang tertera dalam anggaran dasar partai.

Pembentukan FDR tidak hanya terdiri dari sekelompok masyarakat yang tergabung, melainkan juga melibakan partai lainnya, seperti:

  • Partai Sosialis Indonesia
  • Partai Komunis Indonesia
  • Pemudia Sosialis Indonesia
  • Partai Buruh Indonesia
  • Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia

Baca juga: Muso, Pimpinan Pemberontakan PKI di Madiun

Beberapa partai yang tergabung dalam FDR memperkuat aksi yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin dan kelompoknya untuk merebut kekuasaan kabinet pada sistem pemerintahan yang sedang berjalan pada waktu itu.

Yanto Eko Cahyono, warga Kabupaten Bantul, Yogyakarta menunjuk nama kakeknya, Insp Pol Suparbak yang terukir di Monumen Kresek (Monumen kekejaman pembantaian PKI) yang berada di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa (0/10/2019). Yanto bersama istrinya mencari keberadaan makam kakeknya, Insp Pol Suparbak yang menjadi korban pembantaian PKI tahun 1948 di Madiun.KOMPAS.COM/MUHLIS AL ALAWI Yanto Eko Cahyono, warga Kabupaten Bantul, Yogyakarta menunjuk nama kakeknya, Insp Pol Suparbak yang terukir di Monumen Kresek (Monumen kekejaman pembantaian PKI) yang berada di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa (0/10/2019). Yanto bersama istrinya mencari keberadaan makam kakeknya, Insp Pol Suparbak yang menjadi korban pembantaian PKI tahun 1948 di Madiun.
Muncul doktrin baru

Muso dan Amir mendeklarasikan pimpinan dibawah mereka. Muso dan Amir menggoyahkan kepercayaan masyarakat dengan menghasut dan membuat semua golongan menjadi bermusuhan dan mencurigai satu sama lain.

Menolak Rasionalisasi Kabinet Hatta

Kabinet Hatta melakukan rasionalisasi dan reorganisasi dalam upaya peperangan yang berisi:

Baca juga: Pemberontakan PETA di Blitar

  • Pembubaran dari pemegang pimpinan TNI beserta gabungan angkatan perang.
  • Staf angkatan umum perang dan wakilnya diangkat untuk sementara waktu
  • Panglima angkatan perang mobil ditetapkan oleh presiden untuk diberikan kepada Jenderal Sudirman
  • Staf markas besar pertempuran juga dilakukan pengangkatan sementara

Keputusan tersebut yang membuat Muso marah dan menolak rasionalisasi tersebut. PKI saat itu didukung oleh dua kader politik besar, yaitu Masyumi dan PNI.


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X