Akibat Pendudukan Jepang di Bidang Birokrasi dan Militer

Kompas.com - 27/03/2020, 09:00 WIB
Diorama adegan latihan militer bagi pemuda pada masa pendudukan Jepang di Lapangan Bumijo, Jl. Tentara Pelajar (Depan Gedung SMU 17 I) pada  Tahun 1942-1945. Diorama tersebut merupakan koleksi dari Museum Vredeburg Yogyakarta. KemdikbudDiorama adegan latihan militer bagi pemuda pada masa pendudukan Jepang di Lapangan Bumijo, Jl. Tentara Pelajar (Depan Gedung SMU 17 I) pada Tahun 1942-1945. Diorama tersebut merupakan koleksi dari Museum Vredeburg Yogyakarta.

KOMPAS.com - Pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang.

Mengutip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak pada lima bidang kehidupan masyarakat, yaitu:

  1. Bidang politik
  2. Bidang ekonomi
  3. Bidang sosial budaya
  4. Bidang pendidikan
  5. Bidang birokrasi dan militer

Tahukah kamu apa akibat pendudukan Jepang di Indonesia bidang birokrasi dan militer?

Baca juga: Akibat Pendudukan Jepang Bidang Ekonomi

Akibat pendudukan Jepang bidang birokrasi

Dalam bidang birokrasi, pemerintah Jepang mengeluarkan Undang-undang Nomor 27 Tentang Aturan Pemerintah Daerah dan UU No. 28 Tentang Pemerintah Shu (Syu) dan Tokubetsu Shi (Syi) yang menandai berakhirnya pemerintahan sementara.

Kedua aturan tersebut adalah pelaksanaan struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa.

Tenaga sipil dari Jepang ditempatkan di Jawa untuk melakukan tujuan reorganisasi pemerintahan Jepang yang menjadikan Jawa sebagai pusat perbekalan perang di wilayah selatan.

Sesuai dengan UU tersebut, seluruh kota di Jawa dan Madura kecuali Solo dan Yogyakarta dibagi atas:

  1. Shu (syu) (karesidenan)
  2. Shi (syi) (kotapraja)
  3. Ken (kabupaten)
  4. Gun (kawedanan)
  5. So (kecamatan)
  6. Ku (desa)

Baca juga: Akibat Pendudukan Jepang Bidang Pendidikan

Struktur pemerintahan sesuai keinginan Jepang yaitu desa disebut ku, kecamatan disebut so, kawedanan disebut gun, kotapraja disebut shi (syi), kabupaten disbeut ken dan karesidenan disebut shu (syu).

Pembentukan provinsi yang dilakukan Belanda diganti dan disesuaikan dengan struktur Jepang sehingga daerah pemerintahan tertinggi adalah shu (syu).

Meski luas wilayah shu (syu) sebesar karesidenan tetapi fungsinya berbeda. Residen adalah pembantu gubernur. Sedangkan shu adalah pemerintah otonomi di bawah shuchokan yang berkedudukan sama dengan gubernur.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut

Sumber Kemdikbud
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X