Kompas.com - Diperbarui 18/01/2022, 14:09 WIB
Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9, Jakarta Pusat. KOMPAS.com/ MOH NADLIRGedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9, Jakarta Pusat.
Penulis Ari Welianto
|

KOMPAS.com - Setiap negara, termasuk Indonesia memiliki sistem hukum untuk mengatur pemerintahannya.

Dalam buku Sistem Hukum Indonesia: Ketentuan-ketentuan hukum Indonesia dan Hubungannya (2018) karya Handri Raharjo, dijelaskan sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa sub sistem hukum yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan lain.

Tatanan ini diterapkan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu terwujudnya keamanan, ketertiban, dan keadilan.

Baca juga: Sistem Hukum di Indonesia Sesuai UUD 1945

Sistem Hukum di Indonesia

Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya.

Sistem ini digunakan di negara-negara Eropa, seperti Belanda, Prancis, Italia, Jerman.

Negara-negara bekas koloni seperti Indonesia, sebagian Asia, dan Amerika Latin, meneruskan sistem hukum ini.

Pada sistem hukum Eropa Kontinental memiliki karakteristik sebagai berikut:

  • Berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yustinianus.
  • Corpus Juris Civilis (kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustinianus) dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa.
  • Prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat. Karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi.
  • Tujuan hukum adalah kepastian hukum
  • Adagium yang terkenal "tidak ada hukum selain undang-undang".
  • Hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru. Karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya.
  • Putusan hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berpekara saja.
  • Sumber hukum utamanya adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif.
  • Pada mulanya hukum hanya digolongkan menjadi dua, yaitu hukum publik (hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana) dan hukum privat (hukum perdata dan hukum dagang).

Baca juga: Praktik Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Tapi seiring perkembangan zaman, batas-batas antara hukum publik dan hukum privat semakin kabur.

Dalam pembentukannya, peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum adat dan sistem hukum Islam.

Sistem hukum di indonesia merupakan campuran antara sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat.

Halaman:

Video Pilihan

Sumber KBBI
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.