Sejarah dan Peran PDRI

KOMPAS.com - Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) memiliki peran penting dalam upaya mempertahankan Kemerdekan bangsa Indonesia.

PDRI adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949.

PDRI disebut juga dengan Kabinet Darurat yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Sistem pemerintahan PDRI berada di Sumatera Barat.

Karena setelah Ibu Kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia.

Baca juga: PDRI dan Tonggak Revolusi

Sejarah PDRI

PDRI dibentuk tidak lama setelah Ibu Kota Yogyakarta dikuasai Belanda pada 19 Desember 1948 saat Agresi Militer Belanda II.

Di mana pada waktu itu para pemimpin Indonesia, seperti Sukarno, Moh Hatta dan Sutan Syahrir, dan Agus Salim ditangkap dan diasingkan Belanda ke daerah luar jawa.

Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sebelum ditanggkap, Sukarno dan Moh. Hatta menggelar rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran untuk membentuk pemerintahan sementara.

Mendengar ibu kota lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, Safruddin Prawiranegara bersama Kol. Hidayat, panglima tentara dan teritorium Sumatera mengunjungi Teuku Mohammad Haasan, Gubernur Sumatera di kediamannya mengadakan perundingan.

Kemudian mereka langsung menuju Halaban, perkebunan teh yang berjarak 15 kilometer di selatan Kota Payakumbuh. Di sana mereka mengadakan rapat dengan sejumlah tokoh pada 22 Desember 1948.

Kemudian mereka membentuk PDRI, sejak saat itu PDRI menjadi musuh nomor satu Belanda dan tokoh-tokoh PDRI diburu Belanda. Mereka harus menyamar untuk menghindari kejaran dan serangan Belanda.

 Baca juga: Politik Luar Negeri Indonesia

Peran PDRI

Dikutip National Geographic, sehari setelah PDRI terbentuk. Syafruddin Prawiranegara menyampaikan pidato radio yang berbunyi.

"Negara Republik Indonesia tidak tergantung kepada Soekarno-Hatta sekalipun kedua pemimpin itu adalah sangat berharga bagi bangsa kita. Patah tumbuh hilang berganti. Hilang pemerintah Soekarno-Hatta, sementara atau untuk selama-lamanya, rakyat Indonesia akan mendirikan pemerintahan yang baru, hilang pemerintah ini akan timbul yang baru lagi".

Peran PDRI sangat penting dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya mengisi kekosongan pemerintajan, PDRI berhasil menjalin hubungan dengan negara-negara lain.

Di mana informasi-informasi tentang keberadaan dan perjuangan Indonesia disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia.

Sehingga negara-negara lain tahu mengenai keadaan Indonesia yang sesungguhnya.

PDRI berakhir ketika perjanjian Roem-Royen yang disepakati oleh Belanda dan Indonesia disahkan pada 1 Juli 1949 tercapai.

Pada perjanjian tersebut semua tawanan politik yang diasingkan oleh Belanda dilepaskan tanpa syarat dan dikembalikan ke Yogyakarta. Maka pada tanggal 13 Juli 1949 Presiden RI Ir. Sukarno dan Moh. Hatta kembali ke Yogyakarta.

Baca juga: Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional

Susunan pemerintahan PDRI sebagai berikut:

1. Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan.
2. Mr. T.M. Hassan sebagai wakil ketua merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama.
3. Ir. S.M. Rasyid sebagai Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan dan Pemuda.
4. Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman.
5. Ir. Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Kesehatan.
6. Maryono Danubroto sebagai Sekretaris PDRI.
7. Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar Tentara
8. Kolonel A.H. Nasution sebagai Panglima Tentara Teritorial Jawa.
9. Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara Teritorial Sumatra.