Berakhirnya Konfrontasi Indonesia-Malaysia

KOMPAS.com - Di era Orde Lama, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Beruntung, tak pernah terjadi peperangan besar.

Konfrontasi Indonesia-Malaysia dilahirkan oleh Soekarno. Konfrontasi padam seiring dengan lengsernya Soekarno.

Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat memburuk setelah Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia.

Permusuhan itu membuat Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 1965 dan dikucilkan dari pergaulan internasional.

Ambisi Soekarno untuk menunjukkan kehebatan Indonesia menguras kas negara. Ini berimbas pada kehidupan rakyat yang masih kesulitan setelah merdeka.

Popularitas Soekarno pun kian meredup. Ini diperparah dengan peristiwa G30S dan sikap dingin Soekarno.

Demonstrasi besar-besaran pada awal 1966 membuat Soeharto mengambil alih pemerintahan.

Baca juga: Sejarah Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia

Persetujuan Bangkok

Di bawah Soeharto, hubungan Indonesia-Malaysia diperbaiki.

Dikutip dari Sejarah Diplomasi di Indonesia (2018), pemerintah Indonesia berunding dengan Malaysia.

Dari 28 Mei hingga 1 Juni 1966, Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik di Bangkok, Thailand.

Pertemuan itu menghasilkan Persetujuan Bangkok. Beberapa hal pokok yang disepakati dalam persetujuan itu yakni:

1. Rakyat Sabah dan Sarawak akan mendapat kesempatan untuk memilih kedudukan mereka di Malaysia
2. Malaysia dan Indonesia setuju memulihkan hubungan diplomatik
3. Mengakhiri tindakan permusuhan

Baca juga: Dampak Indonesia Keluar dari PBB

Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia

Setelah Persetujuan Bangkok, hubungan Indonesia-Malaysia berangsur membaik.

Persetujuan Bangkok ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya persetujuan normalisasi hubungan Malaysia-Indonesia pada 11 Agustus 1966.

Pada 31 Agustus 1967 Indonesia dan Malaysia kembali membuka hubungan diplomatik tingkat kedutaan besar setelah setahun sebelumnya diputus.

Kemudian pada 7 September 1967, kedua Menteri Luar Negeri resmi membuka kembali hubungan politik.

Indonesia kembali bergabung dengan PBB

Keluarnya Indonesia dari PBB menghambat pembangunan.

Maka pada 13 Juni 1966, DPR-GR mengeluarkan resolusi yang isinya mendesak peemrintah untuk kembali masuk ke PBB sebelum Sidang Umum 1966.

Indonesia kembali diterima menjadi anggota PBB pada 28 September 1966. Duta Besar LN Palar dipilih menjadi wakil tetap RI di PBB.

Baca juga: Mengapa Indonesia Keluar dari PBB pada 1965?