Politik Etis: Kebijakan, Penyimpangan dan Dampak

KOMPAS.com - Tumbuhnya ruh kebangsaan Indonesia pada penduduk nusantara tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Belanda yaitu Politik Etis (Etische Politiek).

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Politik Etis adalah pemikiran yang menyatakan pemerintah kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat nusantara.

Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah pemikiran progresif yang menyatakan pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk Hindia Belanda (Indonesia) sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda.

Kebijakan Politik Etis

Politik kolonial memasuki era Politik Etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander WF Idenburg yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1909-1916).

Kebijakan Politik Etis membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Pada era ini muncul simbol baru yaitu kemajuan. 

Pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan dengan adanya jalur kereta api Jawa-Madura. Kemajuan di Batavia dilambangkan adanya trem listrik.

Baca juga: Politik Etis: Tujuan dan Latar Belakang

Kebijakan Politik Etis dituangkan dalam program Trias van Deventer yang meliputi:

1. Irigasi (pengairan) yaitu pembangunan dan prasarana pengairan.
2. Imigrasi yaitu mengajak penduduk untuk transmigrasi.
3. Edukasi yaitu membangun sarana pendidikan dan pengajaran.

Dalam bidang pertanian pemerintah kolonial memberikan perhatian pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun irigasi.

Pemerintah juga melakukan emigrasi sebagai tenaga kerja murah di perkebunan-perkebunan daerah di Sumatera.

Zaman kemajuan ini terbukti dalam surat-surat RA Kartini kepada sahabatnya Ny RM Abendanon di Belanda. Hal ini merupakan inspirasi bagi kaum etis pada saat itu. Semangat era etis adalah kemajuan menuju modernitas.

Perluasan pendidikan gaya barat adalah tanda resmi dari bentuk Politik Etis. Pendidikan menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan oleh negara, serta pada sektor swasta Belanda.

Baca juga: Penyimpangan dan Dampak Politik Etis

Penyimpangan Politik Etis

Dalam pelaksanaannya, Politik Etis yang mendapat dukungan dari kalangan kapitalis dan industrialis mengalami banyak penyimpangan.

Irigasi lebih banyak dibangun untuk mengairi perkebunan swasta Belanda.

Edukasi lebih banyak ditujukan untuk mendapatkan tenaga terampil yang murah. Sekolah yang dibuka umumnya hanya bisa dinikmati oleh anak-anak pegawai negeri dan orang kaya.

Imigrasi lebih ditujukan ke daerah-daerah yang menjadi pengembangan perkebunan-perkebunan swasta seperti ke wilayah Deli, Sumatera Timur.

Pemindahan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi.

Dampak Politik Etis

Kebijakan Trias Politika yang berdampak positif pada penduduk pribumi hanya pendidikan. Politik Etis memunculkan elit baru di kalangan masyarakat pribumi yang menyadari harga dirinya.

Elit baru ini kemudian mendirikan berbagai perkumpulan seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam dan Indische Partij. Organisasi-organisasi tersebut menjadi cikal bakal pergerakan nasional dan melahirkan kebangsaan Indonesia.