Politik Etis: Pengertian, Latar Belakang, Tokoh dan Tujuan

Kompas.com - 06/03/2020, 17:30 WIB
Museum Multatuli, Kabupaten Lebak, Banten. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lebak, BantenMuseum Multatuli, Kabupaten Lebak, Banten.

KOMPAS.com - Tumbuhnya ruh kebangsaan Indonesia tidak terlepas dari peran pers, gerakan pembaruan dalam Islam dan kebijakan pemerintah Belanda.

Pax Netherlandica

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Politik Etis tidak dapat terlepas dari kebijakan pemerintah Belanda yaitu Pax Netherlandica.

Pax Netherlandica adalah kebijakan yang bertujuan agar daerah-daerah kolonial yang masih terpisah disatukan dalam penerapan administrasi baru yang berpusat di Batavia, melalui perjanjian-perjanjian bahkan pendekatan militer.

Sistem administrasi tradisional berubah ke sistem administrasi modern yaitu pemerintahan mengambil alih sistem pemimpin pribumi ke sistem birokrasi kolonial.

Kebijakan ini ditetapkan untuk mengambil posisi penting dari pemimpin daerah ke Belanda. Sistem ini memisahkan pemimpin pribumi dari akar hubungan tradisional dengan rakyatnya untuk dijadikan pegawai dalam birokrasi kolonial.

Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan ekonomi berbasis sistem kapitalisme barat melalui komersialiasi, sistem moneter dan komoditas barang. Sistem itu didukung kebijakan pajak tanah, sistem perkebunan, perbankan, perindustrian, perdagangan dan pelayaran.

Dampaknya, kehidupan rakyat Hindia Belanda mengalami penurunan kesejahteraan.

Baca juga: Politik Etis: Tujuan dan Latar Belakang

Pengertian Politik Etis

Politik Etis (Etische Politiek) atau Politik Balas Budi adalah pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk Hindia Belanda sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda.

Latar belakang Politik Etis

Pemikiran baru tentang Politik Etis berasal dari kaum sosialis-liberalis yang prihatin terhadap kondisi sosial ekonomi kaum pribumi (inlander). Pada 1863 sistem tanam paksa dihapus dan Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal sehingga modal-modal swasta masuk nusantara.

Politik ekonomi ini secara tidak langsung membuka ruang bagi swasta untuk bersatu di usaha-usaha ekonomi di Hindia Belanda. Perkebunan swasta semakin meluas bahkan mencapai wilayah Sumatera Timur.

Halaman:

Sumber Kemdikbud
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X