Sejarah Perumusan UUD 1945

Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu. Pernyataan itu diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang Kaiso Kuniaka pada 7 September 1944.

Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan (2007), Jepang merasa terdesak dan terancam dengan serangan dari sekutu.

Kemudian Perdana Menteri, Kaiso Kuniaka mengambil kebijakan politik khusus untuk Indonesia. Janji tersebut mulai terealisasi dengan membentuk Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai atau BPUPKI.

Tugas BPUPKI, mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain yang diperlukan untuk pembentukan negara Indonesia merdeka.

Pengumuman dan pengangkatan keanggotaan BPUPKI dilakukan oleh Letnan Jenderal Nagano Yoichiro pada 29 April 1945.

Baca juga: Lambang Negara Garuda Pancasila: Arti dan Sejarahnya

Pada pengumuman tersebut diangkat sebagai Ketua BPUPKI adalah Radjiman Wediodiningrat dengan dibantu R.P Soeroso dan seoran g kebangsaan Jepang Ichibangase Yoshio.

Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertama ke Hiroshima. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan pemerintah Jepang dan dibentuk PPKI.

Pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan ke Nagasaki. Kondisi itu melumpuhkan pemerintaha Jepang dan 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat.

Berita kekalahan Jepang didengar oleh pemuda Indonesia dan mendesak untuk di proklamasikan kemerdekaan Indonesia.

BPUPKI dibubarkan

Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugas-tugasnya yang menyusun rancangan UUD 1945.

Selanjutnya dibentuk Dokuritsu Junbi Iinkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945.

Tugas PPKI melanjutkan tugas BPUPKI untuk mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk pendirian bangsa.

PPKI diketuai olah Sukarno dengan Mohammad Hatta sebagai wakil ketua. Untuk penasehatan PPKI adalah Ahmad Soebardjo.

Jumlah PPKI ada 21 orang dari berbagai daerah dan ditambah enam orang lagi tanpa sepengetahuan pemerintah Jepang.