Politik Demokrasi Terpimpin: Peta Kekuatan Politik Nasional

KOMPAS.com - Demokrasi Terpimpin menjadi pembalikan proses politik yang berjalan di masa demokrasi parlementer. 

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, peta kekuatan politik Demokrasi Terpimpin mengalami pasang surut. 

Kekuatan politik Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1965, seluruh kekuasaan negara dipegang penuh oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menjalankan tugasnya dengan  didampingi Angkatan Darat dan PKI di sampingnya.

Presiden Soekarno selalu mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia memiliki lima gagasan penting yang terangkum dalam Manisfeesto Politik, yaitu:

• Undang-Undang Dasar 1945
• Sosialisme Indonesia
• Demokrasi Terpimpin
• Ekonomi Terpimpin
• Kepribadian Indonesia

Sejak tahun 1961, Manifesto Politik menjadi salah satu ilmu yang harus dipelajari dalam dunia pendidikan.

Beberapa surat kabar yang pro Masyumi dan PSI menolak ide tersebut, sehingga dilarang terbit oleh pemerintah.

Baca juga: Perkembangan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin

Konflik dengan DPR

Dalam perkembangan pilitik Demokrasi Terpimpin, terjadi pecah konflik antara Presiden dan DPR karena banyak fraksi yang menolak kebijakan Presiden Soekarno. Puncak konflik terjadi, ketika DPR menolak RAPBN 1960 yang diajukan pemerintah. 

Penolakan tersebut kemudian dijadikan alasan Presiden untuk membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Setelah itu, Presiden Soekarno membentuk Dewan Perwkilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Pemilihan anggota DPR dilakukan oleh presiden sendiri dan harus terikat dengan aturan presiden. 

Partai politik

Politik Demokrasi Terpimpin juga membatasi adanya partai politik. Pembatasan dilakukan melalui Penetapan Presiden No 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat penyederhanaan partai yang berbunyi: 

• Menerima dan membela konstitusi 1945 dan Pancasila
• Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya.
• Partai politik setidaknya memiliki cabang diseperempat wilayah Indonesia.
• Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai.
• Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi berusaha merongrong politik pemerintah dan mendukung pemberontakan.

Hingga 1961, pemerintah hanya mengakui sembilan partai politik yaitu PKI, Partai Murba, Partai Katolik, PSII, PNI, NU, IPKI, Perti dan Partindo.

Baca juga: Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin