Dampak Demokrasi Terpimpin di Berbagai Bidang

KOMPAS.com - Demokrasi Terpimpin merupakan demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sesuai dengan UUD 1945.

Indonesia meninggalkan Demokrasi Liberal dan masuk ke Demokrasi Terpimpin setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959.

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern (2015) karya MC Ricklefs, Soekarno mengartikan Demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarkinya liberalisme, tanpa otokrasinya diktator.

Demokrasi Terpimpin tentu memberikan dampak di berbagai bidang di Indonesia. Apa saja dampaknya? Berikut penjelasannya:

Bidang ekonomi

Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di awal Demokrasi Terpimpin, kondisi ekonomi Indonesia cukup memperihatikan. Hal ini karena pemberontakan yang terjadi di mana-mana.

Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando.

Baca juga: Demokrasi Terpimpin (1957-1965): Pengertian dan Ciri-ciri

Artinya, alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara, minimal di bawah pengawasan negara.

Terdapat beberapa hal yang terjadi di bidang ekonomi, yaitu:

Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas)

Untuk memperbaiki situasi ekonomi Indonesia, pada 15 Agustus 1959 pemerintah membentuk Depernas yang dipimpin Mohammad Yamin.

Depernas memiliki program dengan nama Pola Pembangunan Semesta Berencana. Program tersebut terdiri atas Tripola, yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan.

Pembentukan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Setelah membentuk Depernas, pemerintah juga membentuk Bappenas pada 1963.

Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek. Diketuai langsung oleh Presiden Soekarno.

Penurunan nilai uang

Pada 1950 pemerintah mengumumkan adanya penurunan nilai uang. Sebagai contoh, uang kertas Rp 500 nilainya akan berubah menjadi Rp 50.

Pemerintah juga membekukan beberapa bank yang memiliki simpanan melebihi Rp 25.000.

Hal ini untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang ada di tengah masyarakat.

Baca juga: Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi (1998-sekarang)