Politik Etis: Tujuan dan Latar Belakang

Educasi

Edukasi merupakan program peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) dan pengurangan jumlah buta huruf rakyat yang berimplikasi baik untuk pemerintah Belanda.

Baca juga: Es Krim, Sejarah dan Perkembanganya

Di mana untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik namun dengan gaji yang murah.

Dalam pendidikan sedikit dilakukan untuk memberikan tingkat peluang yang lebih besar di tingkat dasar, menengah.

Dalam bidang pendidikan sangat berperan dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan di Hindia Belanda. Pada 1900, berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.

Latar Belakang 

Sistem tanam paksa yang dilakukan pemerintah Belanda di Hindia Belanda menjadi awal dari keluar politik etis.

Dikutip situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud), di mana sistem yang berlangsung pada masa tersebut banyak diprotes dan dikecam di Belanda.

Politik etis dipelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan) dan C. Th. Van Deventer (politikus) pada 1899. Mereka mengecam kepada pemerintah Belanda karena telah menguras kekayaan dari Hindia Timur.

Baca juga: Sejarah Pramuka Indonesia, Organisasi Kepanduan sejak Era Belanda

Dilansir Enyclopaedia Britannica (2015), Pieter Brooshooft dan C. Th. Van Deventer membuka mata pemerintah Belanda untuk lebih memperhatikan nasib rakyat pribumi.

Mereka beragumen, pemerintah Belanda telah begitu lama mengambil untung besar dari wilayah jajahan, sementara rakyat pribumi menderita. Hutang Kehormatan yang harus dilunasi.

Maka pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral untuk melakukan balas budi melalui kesejahteraan penduduk.

Pada 1863, sistem tanam paksa dihapuskan dan Pemerintah Belanda mulai menerapkan sistem ekonomi liberal. Di mana modal-modal swasta mulai diperkenankan datang ke Hindia Belanda.

Politik ekonomi secara tidak langsung membuka ruang sangat besar bagi swasta. Kondisi itu melahirkan perkebunan milik swasta semakin meluas.

Namun kondisi tersebut tidak berpengaruh pada nasib rakyat. Karena politik ekonomi tersebut tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat pribumi.

Adanya kecaman tersebut, akhirnya pada 1901 Ratu Belanda Wilhelmina mengeluarkan kebijakannya yang disebut dengan politik etis.

Baca juga: Sejarah Sabun: Berawal dari Lemak Hewan

Ratu Wilhelmina menyampaikan pidatonya, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi pada bangsa pribumi di Hindia Belanda.

Pidato tersebut merupakan suatu awal kebijakan untuk memakmurkan Hindia Belanda dan dikenal dengan politi etis atau politik balas budi.

Kebijakan Etis dilihat oleh pendukungnya yang paling bersemangat sebagai percobaan  yang dirancang untuk mengubah masyarakat Indonesia. 

Di mana untuk memungkinkan elit baru untuk berbagi dalam kekayaan peradaban Barat, dan untuk membawa koloni ke dunia modern.