Karakteristik Politik Indonesia Periode Demokrasi Terpimpin

KOMPAS.com - Demokrasi terpimpin (1959-1965) disebut sebagai masa suram pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, pada masa demokrasi terpimpin, demokrasi bukan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan.

Tetapi demokrasi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi universal.

Perpolitikan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin sudah keluar dari aturan yang benar.

Hal tersebut dapat dilihat dari karakteristik perpolitikan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin.

Karakteristik politik era Demokrasi Terpimpin

Karakteristik utama perpolitikan pada era demokrasi terpimpin adalah:

1. Mengaburnya sistem kepartaian
2. Peran lembaga legislatif semakin lemah
3. Hak-hak dasar manusia semakin lemah
4. Anti kebebasan pers
5. Sentralisasi kekuasaan

Baca juga: Bukti Normatif dan Empirik Indonesia Negara Demokrasi

Berikut ini penjelasannya:

• Mengaburnya sistem kepartaian.

Kehadiran partai-partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di era pemerintahan.

Karena Pemilihan Umum tidak pernah dijalankan.

Partai-partai politik lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan di antara lembaga kepresidenan, Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia

• Peran lembaga legislatif dalam sistem politik Indonesia menjadi lemah.

Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) membuat peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi lemah.

DPR-GR hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini ditentukan oleh Presiden.

Baca juga: Demokrasi Indonesia Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)

• Hak-hak dasar manusia menjadi sangat lemah.

Presiden dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politik yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau yang mempunyai keberanian untuk menentangnya.

Sejumlah lawan politik menjadi tahanan politik Presiden terutama yang berasal dari kalangan Islam dan sosialis.

• Masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers.

Sejumlah surat kabar dan majalah diberangus oleh pemerintah seperti misalnya Harian Abadi dari Masyumi dan Harian Pedoman dari PSI.

• Kelima, sentralisasi kekuasaan.

Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Daerah-daerah memiliki otonomi yang terbatas.