Lembaga Yudikatif: Fungsi dan Tugasnya

Kompas.com - 07/02/2020, 21:00 WIB
Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali menyampaikan pidato dalam Laporan Tahunan MA 2018 di Jakarta Convention Center, Rabu (27/2/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali menyampaikan pidato dalam Laporan Tahunan MA 2018 di Jakarta Convention Center, Rabu (27/2/2019).
Penulis Ari Welianto
|

KOMPAS.com - Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas sebagai pengawal jalannya undang-undang atau aturan negara.

Dalam bertugas, lembaga yudikatif bersinergi dengan lembaga eksekutif dalam pemerintah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yudikatif merupakan yang bersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan lembaga peradilan. Bersangkutan dengan badan yang mengadili.

Baca juga: Daftar Lembaga Negara di Indonesia

Dalam lembaga yudikatif tersebut ada tiga lembaga yang memiliki tugas masing-masing, yakni:

  1. Mahkamah Agung (MA)
  2. Mahkamah Konstitusi (MK)
  3. Komisi Yudisial (KY)

Berikut penjelasnnya:

  • Mahkamah Agung (MA)

MA merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman. MA diketuai oleh Hakim Agung.

Dikutip dari situs Mahkamah Agung (MA), berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, MA lahir bersamaan dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada 1945, MA pemegang kekuasaan kehakiman. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh negara Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar.

Baca juga: Selain Pendidikan Mulan Jameela, 6 Kasus Salah Ketik Lembaga Negara

Selain tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, MA juga berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir.

Dalam erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu kewenangan menguju atau menilai secara materiil peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut

Sumber KBBI
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejarah Kastil: Asal Mula dan Alasan Dibangun

Sejarah Kastil: Asal Mula dan Alasan Dibangun

Skola
6 Kastil Tertua di Dunia

6 Kastil Tertua di Dunia

Skola
Garis Weber, Garis Wallace, dan Garis Lydekker

Garis Weber, Garis Wallace, dan Garis Lydekker

Skola
Kebebasan Menyampaikan Pendapat

Kebebasan Menyampaikan Pendapat

Skola
Bagian Paru-Paru

Bagian Paru-Paru

Skola
Unsur dan Jenis Seni Rupa

Unsur dan Jenis Seni Rupa

Skola
Saluran Pernapasan dan Bagiannya

Saluran Pernapasan dan Bagiannya

Skola
Flora dan Fauna Asia Tenggara

Flora dan Fauna Asia Tenggara

Skola
Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Skola
Akibat Pendudukan Jepang di Bidang Birokrasi dan Militer

Akibat Pendudukan Jepang di Bidang Birokrasi dan Militer

Skola
Apa itu Covid-19, SARS, dan MERS?

Apa itu Covid-19, SARS, dan MERS?

Skola
Bentang Alam Asia Tenggara: Gunung, Laut, dan Sungai

Bentang Alam Asia Tenggara: Gunung, Laut, dan Sungai

Skola
Seni Rupa: Pengertian dan Sejarah

Seni Rupa: Pengertian dan Sejarah

Skola
Daya Tahan Virus Corona dan Hewan Pembawa Virus

Daya Tahan Virus Corona dan Hewan Pembawa Virus

Skola
Akibat Pendudukan Jepang di Bidang Sosial Budaya

Akibat Pendudukan Jepang di Bidang Sosial Budaya

Skola
komentar
Close Ads X