Tata urutan Peraturan Perundangan di Indonesia

Kompas.com - 07/02/2020, 08:00 WIB
Suasana Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Rapat paripurna tersebut membahas RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPRD (UU MD3), serta RUU tentang Perubahan Atas UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARISuasana Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Rapat paripurna tersebut membahas RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPRD (UU MD3), serta RUU tentang Perubahan Atas UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
Penulis Ari Welianto
|

KOMPAS.com - Peraturan perundang-undangan nasional adalah peraturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang.

Peraturan tersebut sebagai pedoman warna negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dikutip situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), menurut Tap III/MPR/2000 tentang tata urutan perundang –undangan di negara Indonesia, yakni UUD 1945, Ketetapan MPR (Tap MPR), Undang-undang (UU).

Baca juga: Pembukaan UUD 1945: Makna dan Pokok Pikiran

Kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden (Kepres), dan Peraturan Daerah ( Perda).

Tata urutan tersebut sebagai pedoman untuk pembentukan peraturan di bawahnya. Sehingga setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya.

Jika aturan di bawahnya bertentangan dengan peraturan di atas, maka secara otomatis peraturan di bawah guru demi hukum.

Berikut penjelasan tata urutan perundang-undangan nasional, yakni:

  • UUD 1945

UUD 1945 merupakan peraturan tertinggi dan sebagai dasar tertulis yang membuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang terdiri dari pembukaan (empat alinea) dan pasal-pasal yang berjumlah 37 pasal.

Baca juga: Amendemen UUD 1945: Tujuan dan Perubahannya

UUD 1945 yang sekarang dipakai dalam penyelenggaraan negara Indonesia telah mengalami empat kali amendemen (perubahan).

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembagian Iklim Menurut Junghuhn, Köppen, Schmidt-Ferguson, dan Oldman

Pembagian Iklim Menurut Junghuhn, Köppen, Schmidt-Ferguson, dan Oldman

Skola
Pengertian Penularan dan Caranya

Pengertian Penularan dan Caranya

Skola
Karakteristik Covid-19: Siapa yang Rentan Tertular?

Karakteristik Covid-19: Siapa yang Rentan Tertular?

Skola
Pneumonia Komunitas: Pengertian, Kriteria, Penularan, dan Pencegahan

Pneumonia Komunitas: Pengertian, Kriteria, Penularan, dan Pencegahan

Skola
Iklim Indonesia

Iklim Indonesia

Skola
Unsur-unsur Cuaca dan Faktor yang Memengaruhi Iklim

Unsur-unsur Cuaca dan Faktor yang Memengaruhi Iklim

Skola
Pengertian Iklim dan Jenisnya

Pengertian Iklim dan Jenisnya

Skola
Pengertian Cuaca serta Unsurnya

Pengertian Cuaca serta Unsurnya

Skola
Jenis Peninggalan Bersejarah

Jenis Peninggalan Bersejarah

Skola
Tanda-tanda Gunung Meletus

Tanda-tanda Gunung Meletus

Skola
Upaya Pelestarian Peninggalan Bersejarah

Upaya Pelestarian Peninggalan Bersejarah

Skola
Manfaat Peninggalan Bersejarah

Manfaat Peninggalan Bersejarah

Skola
30 Maret, Hari Film Nasional

30 Maret, Hari Film Nasional

Skola
Proses Terbentuknya Gunung Api

Proses Terbentuknya Gunung Api

Skola
Penyebab Gunung Meletus

Penyebab Gunung Meletus

Skola
komentar
Close Ads X