Amandemen UUD 1945: Tujuan dan Perubahannya

Kompas.com - 06/02/2020, 14:00 WIB
Amandemen UUD 1945 KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoAmandemen UUD 1945
Penulis Ari Welianto
|

KOMPAS.com - Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

UUD 1945 ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. UUD 1945 mulai berlaku pada 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949.

Dikutip situp resmi Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), sejauh ini UUD telah diamandeman sebanyak empat kali melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Amandemen tersebut berlangsung pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Baca juga: INFOGRAFIK: Perjalanan Amandemen UUD 1945

Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu tanpa melakukan perubahan terhadap UUD. Bisa dikatakan melengkapi dan memperbaiki beberapa rincian dari UUD yang asli.

Tujuan amandemen

Tujuan perubahan UUD 1945 untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan hukum.

Perubahan tersebut sebagai respon tuntutan reformasi pada waktu itu. Tuntutan tersebut antara lain dilatar belakangi oleh praktek penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Soeharto.

Alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis juga mendukung dilakukannya perubahan terhadap konstitusi.  Selain itu adanya dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat.

Perubahan UUD 1945 bukannya tanpa masalah. Karena ada sejumlah kelemahan sistimatika dan substansi UUD pasca perubahan seperti inkonsisten, kerancuan sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Perubahan Undang-Undang Dasar ternyata tidak dengan sendirinya menumbuhkan budaya taat berkonstitusi.

Amandemen UUD 1945

Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 memiliki 38 bab, 37 pasal, dan 64 ayat. Setelah dilakukan empat kali amendemen ada 16 bab, 37 pasal 194 ayat, tiga pasa aturan perakitan, dan dua pasal aturan tambahan.

Baca juga: Pembukaan UUD 1945: Makna dan Pokok Pikiran

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Teladan Tokoh Persatuan dari Papua

Teladan Tokoh Persatuan dari Papua

Skola
Norma Mode: Definisi dan Contohnya

Norma Mode: Definisi dan Contohnya

Skola
Norma Tata Cara: Definisi dan Contohnya

Norma Tata Cara: Definisi dan Contohnya

Skola
Norma Agama: Definisi dan Fungsi

Norma Agama: Definisi dan Fungsi

Skola
Norma Kesusilaan: Definisi dan Peran

Norma Kesusilaan: Definisi dan Peran

Skola
Ismail Marzuki: Persatuan Melalui Seni dan Sastra

Ismail Marzuki: Persatuan Melalui Seni dan Sastra

Skola
Raja-Raja yang Berkorban demi Bangsa

Raja-Raja yang Berkorban demi Bangsa

Skola
Penguatan Jati Diri Kebangsaan Indonesia

Penguatan Jati Diri Kebangsaan Indonesia

Skola
5 Negara Tertua Di Dunia

5 Negara Tertua Di Dunia

Skola
Penerapan Ilmu Sosiologi dalam Perencanaan Sosial dan Pembangunan

Penerapan Ilmu Sosiologi dalam Perencanaan Sosial dan Pembangunan

Skola
Penerapan Ilmu Sosiologi untuk Mengatasi Masalah Sosial

Penerapan Ilmu Sosiologi untuk Mengatasi Masalah Sosial

Skola
Penerapan Ilmu Sosiologi bagi Pembuat Keputusan

Penerapan Ilmu Sosiologi bagi Pembuat Keputusan

Skola
Penerapan Ilmu Sosiologi dalam Kehidupan Sehari hari

Penerapan Ilmu Sosiologi dalam Kehidupan Sehari hari

Skola
Taktik dalam Permainan Basket

Taktik dalam Permainan Basket

Skola
Strategi Serangan dalam Permainan Bola Voli

Strategi Serangan dalam Permainan Bola Voli

Skola
komentar
Close Ads X