KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau United Nations (UN) adalah organisasi negara-negara terbesar di dunia.
Namun, PBB bukanlah organisasi internasional pertama yang dibuat. Dikutip dari Encyclopaedia Britannica (2015), PBB berdiri pada 24 Oktober 1945.
Sebelumnya sudah ada Liga Bangsa-bangsa (LBB) atau League of Nations yang didirikan pada 1919. LBB dibubarkan pada 1946, setelah PBB lahir.
LBB yang berdiri lebih dulu, kesulitan menghadapi konflik dunia setelah Perang Dunia I. Perang Dunia II tetap terjadi dan tak bisa dihentikan.
Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Lahirnya Persatuan Bangsa-Bangsa
Menjelang berakhirnya PD II, negara-negara kubu Sekutu sepakat membentuk organisasi global yang menangani urusan antarnegara.
Usulan ini pertama disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill ketika menandatangani Piagam Atlantik pada Agustus 1941.
Nama "United Nations" tadinya dipakai untuk melawan negara yang bertentangan dengan kubu Sekutu. Musuh sekutu yakni Jerman, Italia dan Jepang.
Pada 1 Januari 1942, 26 negara menandatangani Declaration by United Nations, yang berisi tujuan perang negara-negara Sekutu.
AS, Inggris, dan Uni Soviet merancang struktur dan fungsi PBB. Tiga negara itu atau kerap disebut "Big Three" adalah pemrakarsa yang kerap berbeda pendapat.
Baca juga: Indonesia Dukung Upaya Penghapusan Hak Veto di PBB
Uni Soviet meminta keanggotaan individu dan hak voting bagi negara-negara republiknya. Sementara Inggris meminta kepastian agar koloninya tidak dikendalikan PBB.
Ada juga perbedaan pendapat soal sistem pemungutan suara yang digunakan di Dewan Keamanan. Kelak, lahir "Hak Veto" yang mengistimewakan negara-negara pendiri PBB.
Langkah awal dalam melahirkan PBB berlangsung pada 21 Agustus sampai 7 Oktober 1944. Dalam Konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC, para diplomat tiga negara (AS, Inggris, Uni Soviet) bertemu dengan diplomat China.
Negara empat besar atau "Big Four" ini merumuskan tujuan, struktur, fungsi, namun masih berselisih pendapat soal pemungutan suara.
Baca juga: Pencapaian dan Tugas Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB
Roosevelt, Churchill, dan pemimpin Uni Soviet, Josef Stalin menyapakati sistem pemungutan suara. Mereka juga setuju PBB akan meneruskan kerja dan mandat LBB.