APBN: Pengertian, Unsur, Fungsi, dan Penyusunannya

KOMPAS.com - Di dalam negara perencanaan anggaran diperlukan. Di Indonesia anggaran tersebut masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN).

Anggaran tersebut merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang.

Berikut penjelasan mengenai APBN:

Pengertian APBN

Dilansir dari situs resmi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, APBN merupakan bagian dari keuangan negara.

Baca juga: Defisit Anggaran: Faktor, Dampak, dan Cara Mengatasinya

Dijabarkan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan APBN adalah:

• Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR (Pasal 1, Ayat 7).
• Terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan (Pasal 11, Ayat 2).
• Meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 4).
• Ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang (Pasal 11 Ayat 1).
• Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Pasal 3, Ayat 4).

Unsur APBN

Jika mengacu pada Pasal 23 Ayat 1 UUD 1945 (Perubahan), terdapat lima unsur dari APBN, yaitu:

• APBN sebagai pengelolaan keuangan negara
• APBN ditetapkan setiap tahun dan berlaku satu tahun
• APBN ditetapkan dengan undang-undang
• APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab
• APBN ditujukan untuk kemakmuran rakyat

Sumber APBN adalah rakyat, sehingga keberadaannya harus dilakukan dalam sebuah undang-undang.

Dalam penetapan dan pengesahan APBN dilakukan bersama-sama dengan DPR. DPR merupakan lembaga yang mempresentasi rakyat (kedaulatan).

APBN merupakan suatu rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi. Sehingga penetapannya dengan undang-undang.

Fungsi APBN

Fungsi APBN selalu dikaitkan dengan tiga fungsi yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tetapi di Indonesia, berdasarkan Pasal 3 Ayat 4 UU No 17 Tahun 2003, ditegaskan APBN memiliki fungsi sebagai berikut:

Baca juga: Fakta APBN 2019: Penerimaan Loyo dan Utang Pemerintah Capai Rp 4.778 Triliun