Pencapaian dan Tugas Indonesia sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB

KOMPAS.com - Pada 8 Juni 2018, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2019-2020.

Keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan PBB tersebut bukan pertama kali bagi Indonesia, tapi sudah keempat kalinya.

Dilansir dari situs resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), sebelumnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 1974-1975, 1995-1996, dan 2007-2008.

Sebenarnya apa itu Dewan Keamanan PBB?

Pengertian Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB adalah organisasi PBB yang tanggung jawab utama adalah pemeliharaan dan keamanan internasional. Dewan ini sudah ada pada 1945 dan markas besar ada di New York Amerika Serikat.

Baca juga: Menurut Jokowi, Ini yang Sebabkan Indonesia Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB

Dilansir Encyclopaedia Britannica (2015), struktur awal dan prosedeur Dewan Keamanan awalnya ada 11 anggota. Sebanyak lima anggota tetap yakni:

1. China
2. Amerika Serikat
3. Perancis
4. Uni Soviet (kini Rusia)
5. Inggris

Sebanyak enam negara merupakan anggota tidak tetap. Pada 1965 lewat Amandemen Piagam PBB, anggota tidak tetap bertambah menjadi 10 anggota dari enam anggota.

Anggota tidak tetap dipilih sesuai letak geografis dengan lima anggota dari Afrika atau Asia. Satu anggota dari Eropa Timur, dua anggota dari Amerika Latin, dan dua anggota dari Eropa Barat atau daerah lain.

Anggota tidak tepak dipilih oleh Majelis Umum PBB untuk masa jabatan dua tahun. Presiden dipegang oleh setiap anggota yang dipilih secara bergilir.

Setiap anggota memiliki satu suara, namun hanya lima anggota tetap memiliki hak veto. Hak veto adalah suara yang memungkina lima anggota tetap untuk mencegah adopsi resolusi Dewan Keamanan PBB yang subtantif.

Dalam penyelesaian sengketa atau penerapan sanksi membutuhkan sembilan suara setuju termasuk lima anggota tetap.

Indonesia jadi anggota tidak tetap

Indonesia pertama menjadi anggota tidak tetap pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yakni 1974-1975, dan 1995-1996.

Selanjutnya pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada 2007-2000. Kemudian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2018-2020 bersma Jerman, Afrika Selatan, Belgia, dan Republik Dominka.

Pada proses pemilihan periode 2018-2020 melalui pemungutan suara, Indonesia memperoleh 158 suara dari total 192 suara anggota yang memiliki hak pilih.

Selama menjadi anggota tidak tetap, Indonesia memainkan peranan sebagai suara penengah dan menjembatani serta membentuk konsensus di antara para anggota Dewan Keamanan PBB dan luas di negara anggota PBB.