Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
3. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai.

Baca juga: Tanggulangi Bencana, Polri Gelar Operasi Aman Nusa II

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana

Selain tanggung jawab, Pemerintah Daerah juga mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi:

1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.
3. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana denga provinsi dan atau kabupaten atau kota lain.
4. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya.
5. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya.
6. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten atau kota.

Baca juga: Cianjur Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem, Ratusan Personel Tanggap Bencana Disiapkan

Penetapan status bencana

Lalu bagaimana cara pemerintah pusat maupun daerah menetapkan tingkatan bencana yang terjadi?

Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Jumlah korban
2. Kerugian harta benda
3. Kerusakan prasarana dan sarana
4. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana
5. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan