Indikator Kesejahteraan Lokal

Lihat Foto

Persebaran Penduduk Indonesia Berdasarkan Kelompok Kesejahteraan 2022(Dok. Kementerian PPN/Bappenas)

Warga mengusung gunungan Argo Boga saat kirab dalam rangkaian tradisi Nyadran Keramat di Dusun Pete, Kembangsari, Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah, Jumat (25/3/2022). Warga setempat rutin menggelar tradisi Nyadran Keramat setiap dua tahun sekali pada Jumat Kliwon bulan Ruwah dengan menyembelih puluhan ekor kambing sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh zaman kerajaan Mataram Ki Joyokusumo yang dipercaya sebagai pendiri desa sekaligus sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan YME atas kemakmuran dan kesejahteraan.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terdiri dari pengemis, pemulung, pengamen, juru parkir liar, orang terlantar, ODMK (orang dengan masalah kejiwaan) berjemur di halaman GOR Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (1/5/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satpol PP menertibkan PMKS yang berkeliaran saat Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah penyebaran virus corona.

Anda bisa menjadi kolumnis !

Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Daftar di sini Kirim artikel

Editor Resa Eka Ayu Sartika

Oleh: Hari Harjanto Setiawan

DEFINISI kesejahteraan saat ini masih mengacu pada negara-negara maju yang berbeda kondisinya dengan bangsa kita.

Padahal bangsa Indonesia mempunyai falsafah hidup sejahtera yang telah diterapkan oleh nenek moyang kita sejak dahulu.

Opini Todung Mulya Lubis, “Negara Kesejahteraan” (Kompas, 9/1/2023), dan Opini Tauchid Komara Yuda (Kompas, 28/1/2023) tentang, “Negara Kesejahteraan, atau Masyarakat yang Sejahtera?” masih menyisakan pertanyaan yang harus segera di cari jawabannya, apakah kita benar benar sanggup berkomitmen terhadap negara kesejahteraan?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengenal secara jelas tentang definisi kesejahteraan dan apa indikatornya.

Sehingga dapat ditawarkan kepada masyarakat apakah kita mau menjadikan negara Indonesia menjadi negara kesajahteraan atau tidak. Atau bahkan ada alternatif lain yang ditawarkan tentang kesejahteraan ini.

Persepsi tentang Kesejahteraan di masyarakat masih banyak menimbulkan permasalahan. Adanya dikotomi antara kesejahteraan dan kemiskinan menyebabkan program yang berjalan tidak beriringan.

Begitu juga persepsi kesejahteraan obyektif dan subyektif seolah-olah bertentangan. Apabila ini tidak diselesaikan maka kita tidak akan sampai pada Kesejahteraan yang kita tuju.

Dikotomi Kesejahteraan dan kemiskinan

Pemahaman tentang Kesejahteraan dan kemiskinan masih berseberangan dan belum merupakan satu kesatuan.

Hal ini berdampak pada program kesejahteraan dan program penanggulangan kemiskinan yang saat ini masih berjalan sendiri-sendiri seolah tidak ada kaitannya. Bahkan, indikator yang dicapainya pun juga berbeda.

Ini berdampak pada penganggaran yang juga berjalan masing-masing. Padahal Kesejahteraan dan kemiskinan diibaratkan satu keping mata uang punya dua sisi.

Kondisi disebut sejahtera apabila seseorang tidak berada dalam kemiskinan, begitu juga sebaliknya. Kemiskinan merupakan kondisi kesejahteraan yang terendah.

Sehingga program kesejahteraan dan program kemiskinan seharusnya mempunyai indikator yang sama.

Perbedaan indikator ini akan berdampak pada data penduduk yang seringkali mendatangkan persoalan. Banyak kita temui penerima bantuan sosial yang masih ada inclusion dan exclusion error.

Masyarakat yang seharusnya masuk data penerima bantuan, tidak masuk dalam data. Masyarakat yang sudah sejahtera malah mendapatkan bantuan sosial.