Presiden Jokowi: Perubahan Iklim Semakin Kritis dan Penting Diatasi Segera

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan, bahwa perubahan iklim tidak bisa disepelekan, karena saat ini sudah memasuki kategori kritis dan penting untuk menjadi isu utama yang perlu diatasi bersama.

"Kita menghadapi tantangan perubahan iklim yang berada pada kondisi yang kritis," kata Jokowi dalam Rakornas BMKG bertajuk 'Peran Info BMKG dalam Mendukung Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasional' pada Senin (8/8/2022).

Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan, bahwa bukan tanpa alasan perubahan iklim menjadi persoalan serius dan penting untuk segera ditangani saat ini.

Baca juga: Perubahan Iklim Bikin Lebih Banyak Wilayah Asia Tengah Jadi Gurun

Berdasarkan data Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorogical Organization/WMO), indikator perubahan iklim dan dampaknya di tahun 2021 makin memburuk, di mana 7 tahun terakhir telah menjadi 7 tahun dengan suhu terpanas.

"Kondisi ini menjadi tantangan nyata bagi kita, bahwa perubahan iklim menjadi isu prioritas dan tantangan global," ujarnya.

Jokowi mengatakan, untuk menangani perubahan iklim ini, kita harus belajar dari cara kita mengatasi persoalan pandemi Covid-19.

Seperti yang diketahui, pandemi Covid-19 juga disebut-sebut merupakan salah satu dari banyak contoh dampak perubahan iklim yang terjadi.

Selain itu, saat Covid-19 mulai melanda atau menyerang banyak masyarakat di seluruh dunia, dampak yang terjadi pun sangat luas atau multisektoral.

Sehingga, setiap negara, termasuk Indonesia harus ikut berjuang mengatasinya dengan melibatkan banyak pihak, melakuakn berbagai reformasi sistem birokrasi, administrasi ,dan lainnya.

Setelah Covid-19, para ahli telah memperkirakan akan ada banyak dampak lainnya akibat perubahan iklim, seperti bencana alam yang semakin sering dan semakin ekstrem terjadi, iklim yang berubah drastis di berbagai wilayah, hingga cuaca ekstrem yang semakin sering.

Salah satu masalah bencana alam yang ada di depan mata yang bisa terjadi sebagai dampak dari perubahan iklim lainnya adalah ketahanan pangan.

Lebih dari 500 juta petani usaha kecil yang memproduksi lebih dari 80 persen sumber pangan dunia, merupakan kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim.

Baca juga: Perubahan Iklim Ancam Ketahanan Pangan Indonesia, Apa Dampaknya?

Jika kelompok petani ini terancam akibat perubahan iklim, maka diprediksikan akan ada sekitar 13 juta orang kelaparan akibat terhambatnya rantai pasok dunia.

"Ini persoalan yang sangat serius, perlu penaganan yang komprehensif, perlu antisipasi sedini mungkin, secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya," kata Jokowi.

Adapun tindak lanjut tersebut perlu dilaksanakan dengan melibatkan multi sektor dan pihak terkait, untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap ketahanan dan kedaulatan pangan.

"Kita perlu memiliki kebijakan dan sistem yang teruji dan tangguh untuk menjamin ketahanan pangan secara merata dan berkesinambungan tentang sistem peringatan dini ketika bencana terjadi," jelasnya.

Baca juga: Apa Dampak Perubahan Iklim terhadap Kesehatan?

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan, perubahan Iklim telah berada pada batas kondisi kritis yang akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia.

Berbagai kejadian ekstrem dan bencana hidrometeorologi mengakibatkan aktivitas pertanian dan perikanan semakin rentan terganggu, gagal, dan bahkan mengancam produktivitas hasil panen dan tangkap ikan, serta mengancam keselamatan para petani dan nelayan.

Situasi ini dikhawatirkan mengancam ketahanan pangan dan dapat mengganggu kedaulatan pangan.

Untuk menghadapi hal tersebut, lanjut Dwikorita, sejumlah jurus diterapkan BMKG sebagai berikut.

Pertama, dengan penyiapan sumber daya manusia yang unggul, melalui berbagai program tugas belajar ke jenjang S3, juga training/pelatihan, magang atau internship.

Kedua, penggunaan teknologi yang canggih dengan memanfaatkan satelit cuaca resolusi tinggi, radar cuaca, berbagai peralatan observasi terkini, yang dilengkapi dengan big data dan artificial intelegent (AI) dalam melakukan analitik, pemodelan, prakiraan, prediksi dan proyeksi.

"Terakhir menyiapkan fasilitas media komunikasi multiplatform terkini," ujarnya.

Dwikorita menuturkan pula, untuk menyebarluaskan informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami agar mudah dipahami dan diterapkan, BMKG terus menggalakkan edukasi dan literasi untuk masyarakat dan pengguna informasi tersebut.

Baca juga: Studi Sebut Perubahan Iklim Bikin Hutan Jadi Lebih Rapuh

Bahkan, secara berkelanjutan sejak tahun 2011 BMKG menggelar Sekolah Lapang Iklim (SLI), agar petani dan tenaga penyuluh pertanian bisa memanfaatkan informasi dan prakiraan cuaca dengan baik serta mampu beradaptasi dengan situasi cuaca dan iklim kekinian.

“Dalam sepuluh tahun terakhir, pelaksanaan SLI telah menjangkau 451 lokasi di tingkat Kabupaten, di 33 Provinsi, serta telah melatih 16.000 peserta. Alhamdulillah, dampaknya sudah terasa dimana produktivitas lahan rata-rata meningkat hingga 30 persen,” jelasnya.

Sedangkan di sektor kelautan dan perikanan, tambahnya, BMKG mengembangkan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN), guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan nelayan terhadap informasi cuaca maritim.

Sejak tahun 2016 - 2021, SLCN sendiri telah memfasilitasi 10.118 peserta, di 159 lokasi yang tersebar di 33 Provinsi wilayah Indonesia.

Baca juga: Mayoritas Masyarakat di Asia Pasifik Khawatir Akan Perubahan Iklim, tetapi Tak Mengambil Tindakan