Angka Stunting Indonesia 24,4 Persen, 7 Provinsi Catat Kasus Tertinggi

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr (H.C) dr Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), menyampaikan bahwa prevalensi atau angka kejadian stunting di Indonesia masih tinggi.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting berada di angka 24,4 persen.

Pihaknya pun mencatat ada tujuh provinsi yang melaporkan kasus stunting tertinggi, di antaranya:

• Nusa Tenggara Timur (NTT)
• Sulawesi Barat
• Sulawesi Tenggara
• Kalimantan Barat
• Kalimantan Selatan
• Nusa Tenggara Barat (NTB)
• Aceh

Baca juga: Cegah Stunting Sejak Bayi dalam Kandungan, Begini Saran Dokter

"Yang saya katakan ini yang angkanya masih agak merah atau bahkan merah, artinya 30, mungkin 29,8, karena angka 30 itu artinya merah sedangkan NTT tadi 37. Jadi yang tujuh provinsi saya sebut tadi adalah yang merah," ungkap Hasto kepada Kompas.com, Rabu (29/6/2022).

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa ada sejumlah provinsi yang diprioritaskan meski persentase stuntingnya tidak tinggi. Namun, provinsi itu memiliki banyak kasus lataran jumlah penduduknya banyak.

"Contoh Jawa Barat, karena stuntingnya masih 25 persen ya bagaimanapun juga penduduknya 48 juta akhirnya stuntingnya banyak. Jawa Tengah (prevalensi stunting) 20 persen, dan Sumatera Utara," terangnya.

BKKBN sendiri telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pelaksana program percepatan penurunan stunting di Indonesia. Dokter Hasto juga menyebut, Jokowi menargetkan penurunan stunting hingga 14 persen pada 2024.

Sementara itu, angka stunting di tahun 2021 sebesar 24,4 persen turun enam persen dari tahun 2018 di angka 30,8 persen. Menurut dia, bila ingin mencapai target tersebut setidaknya angka stunting per tahun harus turun sekitar 3 persen.

Baca juga: Apa Itu Stunting?

"Nanti di akhir 2022 harus disurvei SSGI lagi, yang mengerjakan Kementerian Kesehatan. Pak presiden memberikan tugas ke kami di BKKBN nanti harus turun 3 persen, jadi akhir tahun 2022 ini paling tidak menjadi_21 persen," ujar Hasto.

"Harapannya nanti kalau udah jadi 21 persen di akhir tahun 2022, akhir 2023 jadi 17 persen. Akhir 2024 kan bisa jadi 14 persen. Harapannya seperti itu," tambahnya.