Angka Stunting Indonesia 24,4 Persen, 7 Provinsi Catat Kasus Tertinggi

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr (H.C) dr Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), menyampaikan bahwa prevalensi atau angka kejadian stunting di Indonesia masih tinggi.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting berada di angka 24,4 persen.

Pihaknya pun mencatat ada tujuh provinsi yang melaporkan kasus stunting tertinggi, di antaranya:

• Nusa Tenggara Timur (NTT)
• Sulawesi Barat
• Sulawesi Tenggara
• Kalimantan Barat
• Kalimantan Selatan
• Nusa Tenggara Barat (NTB)
• Aceh

Baca juga: Cegah Stunting Sejak Bayi dalam Kandungan, Begini Saran Dokter

"Yang saya katakan ini yang angkanya masih agak merah atau bahkan merah, artinya 30, mungkin 29,8, karena angka 30 itu artinya merah sedangkan NTT tadi 37. Jadi yang tujuh provinsi saya sebut tadi adalah yang merah," ungkap Hasto kepada Kompas.com, Rabu (29/6/2022).

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa ada sejumlah provinsi yang diprioritaskan meski persentase stuntingnya tidak tinggi. Namun, provinsi itu memiliki banyak kasus lataran jumlah penduduknya banyak.

"Contoh Jawa Barat, karena stuntingnya masih 25 persen ya bagaimanapun juga penduduknya 48 juta akhirnya stuntingnya banyak. Jawa Tengah (prevalensi stunting) 20 persen, dan Sumatera Utara," terangnya.

BKKBN sendiri telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pelaksana program percepatan penurunan stunting di Indonesia. Dokter Hasto juga menyebut, Jokowi menargetkan penurunan stunting hingga 14 persen pada 2024.

Sementara itu, angka stunting di tahun 2021 sebesar 24,4 persen turun enam persen dari tahun 2018 di angka 30,8 persen. Menurut dia, bila ingin mencapai target tersebut setidaknya angka stunting per tahun harus turun sekitar 3 persen.

Baca juga: Apa Itu Stunting?

"Nanti di akhir 2022 harus disurvei SSGI lagi, yang mengerjakan Kementerian Kesehatan. Pak presiden memberikan tugas ke kami di BKKBN nanti harus turun 3 persen, jadi akhir tahun 2022 ini paling tidak menjadi_21 persen," ujar Hasto.

"Harapannya nanti kalau udah jadi 21 persen di akhir tahun 2022, akhir 2023 jadi 17 persen. Akhir 2024 kan bisa jadi 14 persen. Harapannya seperti itu," tambahnya.

Saat ini, BKKBN telah membentuk tim percepatan penurunan stunting di seluruh kabupaten atau kota dengan menunjuk kepala daerah sebagai pengarah program tersebut.

Sementara itu, pelaksananya adalah para wakil kepala daerah, dan PKK turut andil di dalamnya, hingga ke tingkat desa. Ada pula tim pendamping keluarga yang dibentuk BKKBN, terdiri dari bidan yang ada di desa, serta anggota PKK.

"Ini struktur yang kita bentuk, dari pusat sampai daerah untuk mengawal konvergensi supaya semua kementerian lembaga pusat daerah menuju kepada sasaran yang tepat," imbuhnya.

Stunting adalah satu kondisi di mana pertumbuhan dan perkembangan anak yang terganggu, akibat kurang gizi dan infeksi kronis pada 1.000 hari pertama kehidupan.

Baca juga: Waspadai Stunting pada Anak, Dokter Ingatkan untuk Penuhi Nutrisi Hariannya

Kondisi ini ditandai dengan anak yang bertubuh pendek, kecerdasan dan kemampuan berpikirnya cenderung rendah, di bawah rata-rata anak sebayanya, serta lebih mudah sakit.

Berkaitan dengan percepatan penurunan stunting di Indonesia, BKKBN juga bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintahan seperti Kemenkes yang berkontribusi terkait makanan tambahan untuk ibu hamil, dan juga makanan pendamping ASI atau MPASI.

Selain itu, Kementerian Sosial (Kemensos) menyelenggarakan PKH (program keluarga harapan) pada keluarga yang memiliki batuta atau balita, dan memberikan tambahan bantuan pangan non-tunai kepada masyarakat untuk menurunkan stunting.

Kemudian, Kementerian PUPR memberikan bantuan jamban di mana sasarannya ialah keluarga yang rentan melahirkan anak stunting.

"Kemudian semua kepala daerah harus memasukkan program untuk stunting, semua kepala daerah harus masukkan RPJMD-nya (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) menyebutkan stunting," pungkas Hasto.