Kompas.com - 06/12/2021, 20:05 WIB

KOMPAS.com - Mahasiswi berinisial NWR (23) ditemukan meninggal dunia, yang diduga bunuh diri akibat stres dan depresi setelah dua kali dipaksa aborsi oleh kekasihnya, seorang anggota Polres Pasuruan, Bripda RB.

NWR meninggal bunuh diri dengan meminum racun. Jasadnya ditemukan meninggal tepat di pusara ayahnya di pemakaman umum Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sekitar pukul 15.30 WIB.

Diberitakan, Polda Jawa Timur telah menahan dan memproses Bipda RB yang diduga sengaja menyuruh NWR untuk melakukan aborsi sebanyak dua kali.

Baca juga: Depresi Bisa Memicu Bunuh Diri, Waspadai Gejalanya

Dari penyelidikan polisi, penyebab NWR mengakhiri hidupnya karena mengalami tekanan mental atau depresi.

Bripda RB terbukti memiliki hubungan asmara sebagai pacar dari NWR, sejak 2019.

Dari hasi pemeriksaan tersebut, Bripda RB ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana aborsi atau pasal dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan janin. Bripda RB dijerat pasal 348 KUHP juncto pasal 55 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara.

"RB kini ditahan di Mapolres Mojokerto. Kami tidak pandang bulu dalam penegakan hukum termasuk kepada anggota Polri," kata Wakapolda Jatim Brigjen Slamet Hadi Supraptoyo melalui keterangan resminya Sabtu (4/12/2021) malam.

Lalu, apakah pemaksaan aborsi termasuk dalam tindakan kekerasan seksual?

Guru besar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dengan kepakaran di bidang kajian gender, Melani Budianta menegaskan bahwa pemaksaan aborsi adalah kekerasan seksual.

"Memaksa aborsi adalah kekerasan seksual. Perempuan punya hak penuh atas tubuhnya. Saya tidak mengikuti kasus NWR, tapi itu prinsip umumnya," kata Melani kepada Kompas.com Kompas.com, Senin (6/12/2021).

Saat dihubungi terpisah, Aktivis Perempuan sekaligus Konsultan Isu Gender, Tunggal Pawestri mengatakan, dalam 15 bentuk kekerasan seksual yang dibentuk oleh Komnas Perempuan, pemaksaan aborsi adalah salah satu bentuk kekerasan seksual.

Komnas Perempuan menyebutkan, bahwa pemaksaan aborsi atau tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain jelas termasuk dalam kekerasan seksual.

Namun, kata Pawestri, hak aborsi bagi korban perkosaan pun diatur dan dijamin dalam UU Kesehatan.

Pasat 75 ayat (1) UU Kesehatan mengatur larangan bagi setiap orang melakukan aborsi.

Pengecualian larangan ini diatur dalam Pasal 75 ayat (2) yaitu berdasarkan: (a) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau (b) kehamilan akibat pemerkosaan yang menyebabkan trauma psikis bagi korban pemerkosa.

Tindakan aborsi ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pascatindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang (Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan).

Aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan merupakan jenis aborsi provocatus therapeuticus, yaitu pengakhiran kehamilan dengan sengaja dari luar, biasanya dilakukan untuk menolong nyawa ibu oleh dokter, karena kehamilan membahayakan nyawa si ibu.

Sedangkan aborsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana merupakan abortus provocatus criminalis, yaitu tindakan pengguguran janin yang disengaja dan melawan hukum. 

Melawan hukum dalam arti tidak termasuk unsur pengecualian dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, sehingga merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana yang diatur ancaman hukumannya dalam undang-undang. 

Ancaman pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam UU Kesehatan dan KUHP.

Baca juga: [POPULER SAINS] Apa akan Ada Erupsi Susulan di Semeru? | Obat yang Digunakan NWR

 

Meskipun seorang perempuan korban perkosaan memiliki hak aborsi, keputusan untuk menggugurkan janin itu atau tidak kembali ke individu tersebut.

"Namun demikian keputusan sepenuhnya ada di tangan korban yang hamil, atau perempuannya," kata Pawestri kepada Kompas.com, Senin (6/12/2021).

Ia menambahkan, dalam beberapa kasus karena kurangnya infromasi, korban perkosaan akhirnya terpaksa melanjutkan kandungan bahkan dipaksa untuk meneruskan kehamilan.

"Cowoknya bisa saja minta aborsi, tapi lagi-lagi, keputusan akhir ada di perempuan, karena ia yang menjalani seluruh proses kehamilan," jelasnya.

Baca juga: Video Viral Siswi SMA Mencoba Bunuh Diri karena Video Asusila Tersebar, Apa Dampaknya bagi Korban?

Jika perempuan dipaksa aborsi tapi ia menolak melakukannya dan ia dalam kondisi terancam, maka Pawestri menyarankan untuk segera mencari bantuan profesional.

"Di beberapa daerah ada yang namanya Women Crisis Centre, dan juga LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Apik yang memiliki perspektif sangat bagus dan dapat memberikan pendampingan legal," ujarnya.

Sayangnya, menurut Pawestri, masih banyak perempuan yang tidak mengetahui adanya lembaga tersebut, yang bisa membantu perempuan korban kekerasan seksual seperti kasus NWR.

"Sayangnya tidak semua perempuan mengetahui hal ini dan menganggap bahwa hal ini (kekerasan seksual) adalah aib, sehingga cenderung untuk menyimpannya sendiri," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.