Minggu Kedua COP26, Indonesia Pastikan Janji-janji Pendanaan Iklim

KOMPAS.com - Riuh janji sejumlah negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta teriakan lebih dari 100.000 demonstran yang menuntut keadilan iklim mewarnai Glasgow minggu lalu.

Suasana riuh itu boleh jadi bakal menjadi tegang, paling tidak di Scottish Event Campus yang menjadi lokasi COP26, karena para delegasi akan membahas sejumlah isu krusial perubahan iklim.

Ketua Delegasi COP26 Laksmi Dhewanti menjelaskan, salah satu isu krusial yang akan dibahas adalah janji pendanaan untuk negara berkembang guna transisi energi, deforestasi, dan laut.

Sepanjang minggu lalu, sejumlah pihak menyatakan komitmennya untuk membantu Indonesia dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Baca juga: Perubahan Iklim, Harga Pangan Cetak Rekor Tertinggi 10 Tahun Terakhir

Dari Asian Development Bank, Indonesia dijanjikan sebagian dari total 25 juta dolar AS (sekitar Rp 356,4 triliun) yang dialokasikan untuk transisi energi bersih. Bersama Indonesia, ada Filipina yang mendapatkannya.

Sementara Climate Incentive Fund akan mengalokasikan sebagian dari 2,5 juta dolar AS (sekitar Rp 35,6 triliun), juga untuk transisi energi bersih. Indonesia akan berbagi dana tersebut dengan India dan Afrika Selatan.

Inggris berkomitmen memberikan dana hibah Rp 6,8 triliun untuk dana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selain Itu, Inggris lewat Friends of Indonesia - Renewable Energy (FIRE) akan membantu Indonesia meninggalkan batu bara.

Dalam minggu kedua COP26, salah satu pekerjaan rumah Indonesia dan negara berkembang lain adalah memastikan janji-janji pemenuhan dana bantuan perubahan iklim.

Baca juga: Soroti COP26, Walhi Tuntut Pemerintah Indonesia Prioritaskan Keadilan Iklim

Itu penting karena sejak 5 tahun lalu, negara maju menjanjikan dana total 100 miliar dolar AS (sekitar Rp 1.425,7 triliun) untuk negara berkembang dan sampai sekarang belum terpenuhi.

"Sekarang saatnya bagi mereka, show me the money," kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong saat ditemui di sela proses negosiasi.

Menurut dia, beberapa komitmen bantuan negara maju "masih sebatas pengumuman" sehingga perlu dipastikan tindak lanjutnya.

"Technical agreement-nya kami perlukan. Bagaimana mekanismenya, syaratnya, means of agreement-nya, pembayarannya, evaluasi keberhasilannya gimana," urainya.

Menurut Alue, pengalaman hambatan kerjasama dengan Norwegia selama penyediaan dana 1 miliar dolar AS untuk hutan hujan bisa jadi pelajaran untuk Indonesia dalam menerima dana hibah.

Baca juga: Kesepakatan di COP26, Pemakaian Batu Bara Bakal Dihentikan

"Kita ingin dana yang kita terima nanti memang hanya dana untuk iklim. Tidak digabung dengan dana hibah lainnya," imbuhnya.

Hal lain terkait pendanaan iklim yang krusial adalah New Collective Quantified Goal pada 2030-2050 untuk memperkirakan besaran dana sebenarnya yang bisa dimobilisasi negara maju untuk berkembang.

"Kalau tidak ada target baru yang kuantitatif, akan sulit mengukurnya," kata Laksmi yang juga Dirjen Perubahan Iklim di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin (8/11/2021).

Isu krusial lain yang harus dibahas adalah format pelaporan mitgasi, adaptasi, dan pendanaan. Selanjutnya, terkait kerangka pelaporan target kontribusi nasional (NDC) penurunan gas rumah kaca, serta tujuan adaptasi global.

Secara terpisah, peneliti gambut Center for International Forestry Research (CIFOR Daniel Murdiyarso mengatakan bahwa Indonesia perlu memikirkan lagi mekanisme penyaluran dana iklim.

"Agar masyarakat rentan betul-betul menerima dananya dan berjalan efektif," katanya. "Kita harus exercise untuk menemukan caranya."