Twit Menteri Siti Soal Deforestasi, Greenpeace: Mengecewakan, Seharusnya KLHK Jadi Rem

Kompas.com - 04/11/2021, 12:00 WIB
Menteri LHK Siti Nurbaya. (DOK. KLHK) Menteri LHK Siti Nurbaya.

KOMPAS.com - Sehari setelah pertemuan Conference of Parties ke-26 (COP26) yang membahas isu perubahan iklim, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar justru membuat pernyataan yang berseberangan dan membuat aktivis lingkungan kecewa.

Padahal, dalam The Glasgow Leaders’ Declaration on Forest and Land Use (Deklarasi Pemimpin Glasgow atas Hutan dan Pemanfaatan Lahan) di COP26, Presiden Jokowi ikut menandatangani komitmen mengakhiri deforestasi dan degradasi lahan 2030.

Dalam akun Twitter dan Facebook-nya, Siti mengatakan bahwa FoLU net carbon sink 2030 jangan diartikan sebagai zero deforestation.

Dia berkata, menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation atau deforestasi sama dengan melawan mandat UUD 1945.

Baca juga: Pidato Jokowi di COP26, Realisasinya Butuh Kebijakan Pembangunan yang Konsisten

"Oleh karena itu, pembangunan yang sedang berlangsung secara besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi. Menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi," tulis Siti Nurbaya seperti dikutip Kompas.com dari laman Facebook-nya, Rabu (3/11/2021).

Tanggapan Greenpeace Indonesia

Berkaitan dengan pernyataan Siti Nurbaya tersebut, Iqbal Damanik selaku juru kampanye hutan dari Greenpeace Indonesia mengaku kecewa.

"Sangat disayangkan Indonesia memiliki Menteri Lingkungan Hidup yang pro terhadap pembangunan skala besar, yang jelas-jelas berpotensi merusak lingkungan hidup. Alih-alih menjaganya untuk generasi yang akan datang, ini malah sebaliknya," kata Iqbal kepada Kompas.com, Kamis (4/11/2021).

Dia menyampaikan, tidak ada pembangunan dan pertumbuhan yang bermanfaat di atas lingkungan yang buruk atau bumi yang tidak layak dihuni.

"Ini statement yang sangat mengecewakan, meski kita baca secara keseluruhan atau utuh. Statement ini justru semakin menunjukkan ke mana keberpihakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan," kata Iqbal kepada Kompas.com, Kamis (4/11/2021).

"Kalau kita baca secara utuh, tidak seharusnya kalimat itu muncul dari Menteri LHK."

Iqbal menyampaikan, kita semua tahu bahwa net zero yang dimaksud bukan berarti menolkan deforestasi, melainkan membuat keseimbangan untuk emisi karbon yang dihasilkan.

Menurut Iqbal, apa yang disampaikan politikus NasDem itu justru menunjukkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak menjadi penjaga atau tidak punya rem ketika negara melakukan pembangunan atau pengerjaan infrastruktur besar-besaran.

"Seharusnya, posisi KLHK atau bu Siti Nurbaya memberikan support pembangunan dengan mengerem atau memberikan advice (anjuran)," ungkap Iqbal.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.