Pidato Jokowi di COP26, Realisasinya Butuh Kebijakan Pembangunan yang Konsisten

Pasalnya, hutan alam ini berada di kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) yang tidak terlindungi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB), di luar Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), dan di luar izin eksisting.

“Jika penyelesaian keterlanjuran izin sawit di Kawasan Hutan turut mencakup area yang masih berhutan alam dan ekosistem gambut, sekitar 0,76 juta hektare hutan alam juga bisa terdampak pelepasan Kawasan Hutan,” kata Trias.

"Jika seluruh hutan alam di atas hilang, hingga 78% 'jatah' deforestasi Indonesia untuk mencapai target Updated NDC pada 2020-2030 akan habis," imbuhnya lagi.

Begitu pun mengenai komitmen Presiden Jokowi untuk memanfaatkan energi terbarukan, termasuk Bahan Bakar Nabati (biofuel); Yayasan Madani Berkelanjutan berkata bahwa diperlukan ketegasan untuk menegakkan safeguards dan tidak membuka hutan alam serta ekosistem gambut.

“Mendiversifikasi bahan baku biofuel agar tidak hanya berfokus pada minyak sawit menjadi penting agar tidak ada kompetisi bahan baku untuk pangan dan energi sehingga dapat mencegah ekspansi lahan pada hutan alam dan lahan gambut,” kata M. Arief Virgy, Program Officer Tata Kelola Biofuel Yayasan Madani Berkelanjutan.

Di samping kedua hal di atas, Yayasan Madani Berkelanjutan juga meminta agar Presiden Jokowi mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak masyarakat adat yang berada di garis depan perlindungan hutan alam.