The Conversation
Wartawan dan akademisi

Platform kolaborasi antara wartawan dan akademisi dalam menyebarluaskan analisis dan riset kepada khalayak luas.

Syarat Berat Badan dalam Seleksi Calon Jaksa, Diskriminasi yang Harus Diakhiri

Kompas.com - 16/09/2021, 19:04 WIB
Ilustrasi berat badan Ilustrasi berat badan

UNTUK menjadi jaksa, di mana pun wilayahnya, seseorang membutuhkan pengetahuan hukum yang cukup, termasuk prosedur pengadilan dan aturan di negara tempat tinggalnya. Mereka juga membutuhkan kemampuan analisis yang tajam dan komunikasi verbal yang baik untuk mempersiapkan kasus-kasus hukum.

Namun, untuk menjadi seorang jaksa di Indonesia, kemampuan tersebut tidak cukup. Mereka juga harus memiliki tinggi (minimal 160cm untuk laki-laki dan 155cm untuk perempuan) dan nilai berat badan (Indeks Massa Tubuh, BMI) yang sehat antara 18-25.

Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan peraturan ini pada Juni 2021 saat membuka rekrutmen calon jaksa.

Situs rekrutmen menyediakan formulir pernyataan tinggi, berat badan, serta kalkulasi BMI yang harus ditandangani minimal dua saksi seperti orang tua dan ketua rukun tetangga. Persyaratan ini melengkapi persyaratan umum seperti pelamar punya ijazah S-1 Ilmu Hukum dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 dan kemampuan Bahasa Inggris menengah.

Baca juga: Awas, Makin Banyak Orang Berisiko Diabetes Tipe 2 akibat Kenaikan Berat Badan Selama Pandemi

Lebih dari sepertiga penduduk dewasa Indonesia masuk kategori kegemukan. Berbagai riset menyatakan bahwa diskriminasi berat badan di tempat kerja berbahaya karena menimbulkan stigma terhadap orang dengan obesitas. Stigma menyebabkan dampak buruk, tidak hanya untuk kesehatan fisik dan mental, tapi juga pada status ekonomi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

UU inklusif, tapi praktiknya diskriminatif

Persyaratan BMI ideal dalam rekrutmen ASN sebelumnya diangkat oleh Amnesty International sebagai bentuk diskriminasi. Situs Amnesty melaporkan bahwa pada 2017, juru bicara Kejaksaan Agung pada saat itu menyatakan bahwa mereka menginginkan pelamar kerja yang “normal, wajar, dan tidak aneh-aneh”. Tapi tidak ada penjelasan apa maksud “tidak aneh-aneh” tersebut.

Persyaratan BMI untuk melamar kerja sebagai calon aparatur sipil negara juga telah diliput oleh berbagai media massa, walau mereka fokus pada cara mengkalkulasikan nilai BMI. Selain Kejaksaan, Kementerian Perhubungan juga memasukkan pengukuran BMI dalam proses seleksi pegawainya.

Persyaratan tinggi badan juga diterapkan dalam rekrutmen tentara, polisi, pegawai bank, pramugari di pesawat dan kereta.

Di Indonesia, aparatur sipil negara (ASN) diatur melalui UU No. 5 Tahun 2014. Pasal 51 jo Pasal 1(22) menyatakan manajemen ASN menggunakan sistem merit tanpa adanya diskriminasi.

Di luar UU ASN, Indonesia telah meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 111 mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan melalui UU No. 21 Tahun 1999. Walau kedua UU tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan berat dan tinggi badan sebagai bentuk diskriminasi, ILO telah mengeluarkan laporan Equality at Work sebagai bentuk lanjutan dari ILO Fundamental Principles at Rights at Work.

Baca juga: Nafsiah Mboi: Stigma dan Diskriminasi ODHA Itu Pelanggaran HAM

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.