Kompas.com - 12/07/2021, 11:02 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19 Shutterstock/myboys.meIlustrasi vaksin Covid-19

KOMPAS.com - Kebijakan vaksinasi berbayar kepada individu yang mulai digulirkan Senin (12/07/2021) ditentang pakar kesehatan masyarakat karena dikhawatirkan bakal menebalkan kecurigaan dan isu liar di tengah masyarakat bahwa pemerintah berorientasi pada bisnis di tengah pandemi Covid-19.

Menurut epidemiolog dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, vaksinasi berbayar baru bisa diterapkan jika seluruh masyarakat telah mendapatkan haknya dalam layanan kesehatan seperti vaksin.

Tapi juru bicara vaksinasi Covid-19 di Kementerian Kesehatan dan staf ahli Menteri BUMN mengeklaim kebijakan ini bertujuan untuk memperluas cakupan vaksinasi demi mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.

Diberitakan Kompas.com edisi Senin, 12 Juli 2021, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai program vaksin gotong royong dan vaksin individu berbayar bisa mendorong tindakan komersialisasi yang hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Baca juga: Efikasi dan Efek Samping Sinopharm, Akan Digunakan Vaksinasi Berbayar

“Setiap transaksi jual beli dalam proses ekonomi berpotensi menyebabkan terjadinya komersialisasi oleh produsen yang memproduksi vaksin dan pemerintah sebagai pembuat regulasi, terhadap konsumen dalam hal ini rakyat termasuk buruh yang menerima vaksin,” ujar Said Iqbal dalam siaran pers, Senin (12/7/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Komersialisasi vaksin yang dimaksud adalah transaksi jual beli harga vaksin yang dikendalikan oleh produsen (pembuat vaksin).

Adapun beberapa alasan yang menjadi kekhawatiran KSPI itu salah satunya, berkaca dari program rapid test untuk mendeteksi terpapar atau tidaknya seseorang dari virus Covid-19, mekanisme harga yang ada di pasaran cenderung mengikuti hukum pasar.

Awalnya pemerintah menggratiskan program rapid test tersebut, tetapi belakangan rapid test mengalami komersialisasi dengan harga yang memberatkan.

“Misalnya, adanya kewajiban rapid test sebelum naik pesawat dan kereta api, bertemu pejabat, bahkan ada buruh yang masuk kerja pun diharuskan rapid test.

Bahkan perusahaan yang awalnya mengratiskan rapid test bagi buruh di tempat kerja masing-masing akhirnya setiap buruh harus melakukannya secara mandiri,” jelas Said.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.