Kompas.com - 22/06/2021, 11:02 WIB
Pekerja yang menggunakan masker saat menyebrangi zebra cross di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). PSBB kembali diterapkan tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum. PSBB Jakarta 14 September 2020Pekerja yang menggunakan masker saat menyebrangi zebra cross di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). PSBB kembali diterapkan tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum.

KOMPAS.com - Mulai hari ini, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 berlaku hingga 5 Juli 2021.

Padahal, sebelumnya banyak ahli mengingatkan bahwa yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat.

Usulan PSBB disarankan oleh lima perhimpunan profesi dokter, yakni Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (Perdatin), serta Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (Perki).

Ahli epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Dr dr Windhu Purnomo, pun menegaskan, yang dibutuhkan Indonesia saat ini PSBB, bukan PPKM mikro yang disebutnya jelas tidak efektif.

Baca juga: Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk, Epidemiolog: Kita Masih Sangat Jauh

Sebelumnya, Windhu menerangkan bahwa harapan Jokowi agar herd immunity segera tercapai masih sangat jauh.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal itu karena kita menghadapi dua tantangan besar. Pertama, kesediaan vaksin yang sangat terbatas dan jauh dari kebutuhan saat ini. Kedua, adanya varian virus corona yang terus berkembang dan lebih menular.

Kepada Kompas.com, Windhu mengatakan bahwa mengandalkan vaksinasi saja tidak cukup.

Pasalnya, untuk mencapai herd immunity Covid-19, diperlukan vaksinasi minimal 70 persen dari total penduduk Indonesia. Syarat ini berlaku untuk varian original atau asli yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China, Desember 2019.

Sementara saat sudah ada penyebaran varian Delta dan jumlah kasusnya terus bertambah, untuk mencapai herd immunity diperlukan minimal 84 persen dari populasi penduduk yang sudah divaksin penuh.

"Jadi menurut saya, sudahlah lupakan herd immunity karena saya sendiri sudah pesimis, apalagi mengingat (kesediaan) vaksin kita berasal dari luar negeri dan varian-varian lebih meluas," kata Windhu kepada Kompas.com, Senin (21/6/2021).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X