Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/06/2021, 11:02 WIB
Gloria Setyvani Putri

Penulis

KOMPAS.com - Mulai hari ini, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 berlaku hingga 5 Juli 2021.

Padahal, sebelumnya banyak ahli mengingatkan bahwa yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat.

Usulan PSBB disarankan oleh lima perhimpunan profesi dokter, yakni Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (Perdatin), serta Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (Perki).

Ahli epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Dr dr Windhu Purnomo, pun menegaskan, yang dibutuhkan Indonesia saat ini PSBB, bukan PPKM mikro yang disebutnya jelas tidak efektif.

Baca juga: Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk, Epidemiolog: Kita Masih Sangat Jauh

Sebelumnya, Windhu menerangkan bahwa harapan Jokowi agar herd immunity segera tercapai masih sangat jauh.

Hal itu karena kita menghadapi dua tantangan besar. Pertama, kesediaan vaksin yang sangat terbatas dan jauh dari kebutuhan saat ini. Kedua, adanya varian virus corona yang terus berkembang dan lebih menular.

Kepada Kompas.com, Windhu mengatakan bahwa mengandalkan vaksinasi saja tidak cukup.

Pasalnya, untuk mencapai herd immunity Covid-19, diperlukan vaksinasi minimal 70 persen dari total penduduk Indonesia. Syarat ini berlaku untuk varian original atau asli yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China, Desember 2019.

Sementara saat sudah ada penyebaran varian Delta dan jumlah kasusnya terus bertambah, untuk mencapai herd immunity diperlukan minimal 84 persen dari populasi penduduk yang sudah divaksin penuh.

"Jadi menurut saya, sudahlah lupakan herd immunity karena saya sendiri sudah pesimis, apalagi mengingat (kesediaan) vaksin kita berasal dari luar negeri dan varian-varian lebih meluas," kata Windhu kepada Kompas.com, Senin (21/6/2021).

Windhu menilai, pemerintah baik pusat maupun daerah hanya terkesan mengurusi vaksinasi tanpa melakukan pencegahan di hulu.

Vaksinasi Membludak, Diduga Kartu Vaksinasi Jadi Syarat Administrasi PenyebabnyaISTIMEWAH Vaksinasi Membludak, Diduga Kartu Vaksinasi Jadi Syarat Administrasi Penyebabnya

Padahal, jika varian-varian yang mengkhawatirkan itu meluas, jumlah vaksin pasti tidak akan cukup.

"Yang harus dilakukan sebenarnya jangan fokus pada vaksinasi tok. Tapi jangan sampai varian-varian baru ini meluas, nanti vaksinasi tidak efektif lagi," tegas Windhu.

Hal pertama yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah adalah memutus mata rantai di hulu.

Salah satunya yaitu pemerintah mengambil sikap tegas untuk PSBB. PSBB bukan hanya di pusat, dan tidak hanya di DKI Jakarta, tetapi sampai daerah terpencil Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com