Kompas.com - 11/05/2021, 18:00 WIB
Pemudik sepeda motor terjebak kemacetan saat melintasi posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/5/2021) dini hari. Petugas gabungan memutar balikan ribuan pemudik yang melintasi pos penyekatan perbatasan Bekasi -Karawang, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras. WAHYU PUTRO APemudik sepeda motor terjebak kemacetan saat melintasi posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/5/2021) dini hari. Petugas gabungan memutar balikan ribuan pemudik yang melintasi pos penyekatan perbatasan Bekasi -Karawang, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras.

KOMPAS.com - Meski mudik dilarang, sejumlah orang saat ini mungkin sudah berhasil ada di kampung halaman dan berkumpul dengan keluarga.

Banyak cara-cara nekat yang dilakukan oleh masyarakat untuk bisa pulang kampung. Salah satunya, menjebol pos penyekatan seperti yang terjadi di Bekasi.

Buntut dari jebolnya penyekatan memaksa petugas untuk membuka pos yang ada di perbatasan antara Kabupaten Bekasi dan Karawang di Kedungwaringin pada Selasa (11/5/2021).

Kapolres Metro Bekasi, Kombes Hendra Gunawan mengatakan, penyekatan di wilayah tersebut dibuka untuk mengurai kerumunan. Lolosnya ribuan pemudik di posko Kedungwaringin juga terjadi pada hari sebelumnya.

Baca juga: Ribuan Orang Nekat Mudik, Ahli: Ada Kesalahan Komunikasi Publik Sejak Awal

"Bukan meloloskan, jadi mengurai kerumunan atau kemacetan yang sudah banyak," kata Hendra kepada wartawan, Selasa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bahasanya mengurai arus lalu lintas supaya tidak terjadi kerumunan, karena kita tidak hanya penyekatan mudik saja tapi juga harus urai kerumunan supaya tidak jadi klaster," lanjutnya.

Tugas pemerintah daerah

Nah, bagi pemudik yang sudah ada di kampung halaman, apa yang harus dilakukan agar tidak menjadi agen penyebar virus corona?

Dikatakan epidemiolog Dr Windhu Purnomo, pakar epidemiologi Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, saat ini bola panasnya ada di daerah.

"Kan katanya sekarang ada PPKM Mikro (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro). Buktikan bahwa PPKM Mikro itu berfungsi, bukan cuma papan nama," kata Windhu dihubungi Kompas.com, Senin (10/5/2021).

Pemerintah daerah bersama semua perangkatnya, termasuk pengurus desa/kelurahan dan RT/RW di tempat tujuan mudik harus berfungsi menangkal para pemudik.

Dikatakan Windhu, menangkal bukan berarti mengusir pemudik.

"Tapi semua pemudik harus melakukan karantina, sebelum mereka bertemu dengan keluarganya di daerah," jelasnya.

Karantina tidak dilakukan di rumah pemudik. Namun di tempat karantina khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah atau desa.

Pemudik menggunakan sepeda motor terjebak kemacetan saat melintasi posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (10/5/2021). Petugas gabungan memutar balikan ribuan pemudik yang melintasi pos penyekatan perbatasan Bekasi -Karawang, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras.WAHYU PUTRO A Pemudik menggunakan sepeda motor terjebak kemacetan saat melintasi posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (10/5/2021). Petugas gabungan memutar balikan ribuan pemudik yang melintasi pos penyekatan perbatasan Bekasi -Karawang, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras.

"Jadi RT/RW melaporkan pemudik ke satgas daerah dan mengirim pemudik ke tempat-tempat karantina minimal 5-10 hari," ungkap Windhu.

"Baru setelah selesai karantina, pemudik baru boleh ketemu dengan saudaranya."

Jika skenario ini benar-benar berjalan dan dapat dilaksanakan di seluruh daerah Indonesia, Windhu optimis bahwa risiko penularan virus corona di Tanah Air akan lebih kecil.

"Kalau itu dilaksanakan, kita akan berhasil (menekan penyebaran Covid-19). Tapi kalau PPKM itu cuma omong kosong dan tidak sungguh-sungguh, ya sebaliknya (akan terjadi lonjakan kenaikan kasus Covid-19)."

Menurut Windhu, ini saatnya pemerintah daerah benar-benar menjalankan fungsinya untuk mencegah penularan Covid-19. Salah satunya dengan melaksanakan PPKM mikro.

Apa itu PPKM Mikro?

Diberitakan Kompas.com edisi 9 Februari 2021, aturan PPKM mikro didasarkan pada zonasi suatu daerah, apakah masuk zona hijau, kuning, oranye, atau merah.

Pada zona merah, PPKM dilakukan hingga tingkat RT. Mulai dari penutupan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lain yang sifatnya nonesensial. Masyarakat juga dilarang berkumpul lebih dari 3 orang.

Mobilitas warga untuk keluar masuk wilayah RT dibatasi maksimal pada pukul 20.00. Terakhir, seluruh kegiatan kemasyarakatan di lingkungan RT yang menumbulkan kerumunan harus ditiadakan.

Petugas Kepolisian menghalau pemudik motor yang melawan arah untuk menghindari posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (9/5/2021). Pada H-3 jelang Hari Raya Idul Fitri 1422 H petugas gabungan dari TNI,Polri, Dishub dan Satpol PP memperketat penjagaan pemudik di perbatasan Kabupaten Bekasi dan Karawang.ANTARA FOTO/FAKHRI HERMANSYAH Petugas Kepolisian menghalau pemudik motor yang melawan arah untuk menghindari posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (9/5/2021). Pada H-3 jelang Hari Raya Idul Fitri 1422 H petugas gabungan dari TNI,Polri, Dishub dan Satpol PP memperketat penjagaan pemudik di perbatasan Kabupaten Bekasi dan Karawang.

Pelasanaan PPKM mikro di daerah zona merah ini dilakukan berdasarkan koordinasi lintas sektor di wilayah itu mulai RT, RW, kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Tim PKK, Posyandu, Dasawisma, para tokoh masyarakat, termasuk tenaga kesehatan.

Ada pun di wilayah non zona merah, PPKM akan tetap dilakukan dengan aturan penerapan bekerja dari rumah sebesar 50 persen, pelaksanaan belajar-mengajar daring.

Di daerah-daerah ini, sektor esensial tetap diperbolehkan beroperasi 100 persen dengan pembatasan jam, kapasitas, dan pengetatan protokol kesehatan. Restoran hanya boleh menerima 50 persen kuota untuk makan/minum di tempat, begitu juga dengan tempat ibadah hanya bisa diisi 50 persen kuota.

Pusat perbelanjaan/mall maksimal buka hingga pukul 21.00, semua fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang menmbulkan kerumunan dihentikan sementara, transportasi umum dibatasi kapasitas dan operasionalnya, lalu kegiatan konstruksi diizinkan beroperasi penuh dengan pengetatan protokol.

Baca juga: Sudah Dilarang Mudik, Kenapa Banyak Orang Nekat Pulang Kampung?

Selain itu, kemarin Senin (10/5/2021), pemerintah telah mengumumkan akan memperpanjang PPKM mikro setelah masa larangan mudik lebaran.

Kebijakan ini rencananya diperpanjang selama 14 hari dan diterapkan di 30 provinsi. Sementara larangan mudik berlaku selama 6 hingga 17 Mei 2021.

"PPKM mikro tahap kedelapan yaitu, 18-31 Mei, akan diperpanjang dengan cakupan tetap di 30 provinsi," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto, seusai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/5/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X