Kompas.com - 15/04/2021, 10:02 WIB
Ruang instalasi laboratorium RSUP Kariadi Semarang. KOMPAS.com/RISKA FARASONALIARuang instalasi laboratorium RSUP Kariadi Semarang.

KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat 71,4 persen relawan uji klinis tahap I vaksin Nusantara mengalami apa yang disebut Kejadian Tak Diinginkan (KTD), berupa nyeri otot hingga gatal-gatal.

Laporan ini dikeluarkan di tengah langkah sejumlah politikus menjalani pengambilan darah untuk uji vaksin Nusantara, yang mereka anggap sebagai langkah nasionalisme.

Di sisi lain, sejumlah ahli menyatakan metode vaksin Nusantara lebih cocok digunakan untuk pengobatan kanker dibandingkan digunakan secara massal melawan virus Covid-19, bahkan tak layak disebut sebagai vaksin.

BPOM melaporkan 71,4 persen relawan uji vaksin 'Covid-19' Nusantara mengalami apa yang disebut Kejadian yang Tak Diinginkan (KTD).

Baca juga: Vaksin Nusantara Belum Diuji pada Hewan, Ahli Sebut Tak Wajar Diuji Langsung ke DPR

"Sebanyak 20 dari 28 subjek (71.4 persen) mengalami Kejadian yang Tidak Diinginkan, meskipun dalam grade 1 dan 2," tulis laporan yang diterima BBC News Indonesia dari BPOM, Rabu (14/04/2021).

KTD yang dimaksud adalah nyeri lokal, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri kepala, penebalan, kemerahan, gatal, ptechiae, lemas, mual, demam, batuk, pilek dan gatal.

Bukan hanya itu, pada grade 3, terdapat enam relawan yang mengalami KTD. Satu relawan mengalami hiperneatremi atau konsentrasi natrium yang tinggi dalam darah dengan gejala seperti orang kekurangan air minum.

"Tiga subjek mengalami peningkatan kolesterol," tulis laporan tersebut.

Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah politikus seperti Aburizal Bakrie dan Gatot Nurmantyo memamerkan telah menjalani pengambilan darah untuk vaksin Nusantara.

Sejumlah anggota DPR yang membidangi kesehatan juga ikut andil dalam pengambilan darah tersebut.

Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene yang ikut mendukung langkah vaksin Nusantara ini menilai saat ini terjadi krisis vaksin dunia, sehingga dibutuhkan vaksin buatan dalam negeri.

"Kemudian kemarin bicara soal nasionalisme vaksin, juga lagi dalam pembicaraan hangat juga kan. Baik pemerintah Indonesia, maupun yang belum memproduksi vaksin," katanya kepada BBC News Indonesia, Rabu (14/04/2021).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X