Vaksin Nusantara Belum Diuji pada Hewan, Ahli Sebut Tak Wajar Diuji Langsung ke DPR

Kompas.com - 14/04/2021, 13:05 WIB
Ilustrasi Vaksin Covid-19. SHUTTERSTOCKIlustrasi Vaksin Covid-19.

KOMPAS.com - Sejumlah anggota Komisi IX DPR dikabarkan akan disuntik vaksin Nusantara dalam uji klinis fase II di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Rabu (14/4/2021).

Diketahui, vaksin Nusantara hingga kini belum mendapatkan izin uji klinis fase II dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menjawab persoalan tersebut, Ahli Biomolecular Ahmad Utomo mengatakan bahwa prosedur tindakan pemberian uji Vaksin Nusantara ke anggota DPR tersebut tidak wajar.

"Ya ini tidak lazim dalam pengembangan vaksin, karena vaksin ini juga belum terbukti efektif sama sekali," kata Ahmad kepada Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: 2 Alasan Ahli Minta Pemerintah dan BPOM Menghentikan Vaksin Nusantara

Menurut dia, jika hanya untuk membuktikan keamanan vaksin, hal itu bisa saja dilakukan, dan sebenarnya dari studi fase 1 sebelumnya pun sudah diprediksi produk vaksin itu aman.

"Tapi poinnya bukan saja di keamanan kan, poinnya bagaimana efikasinya (Vaksin Nusantara)?" ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia juga mempertanyakan tujuan dilakukannya penyuntikan Vaksin Nusantara tersebut kepada anggota-anggota DPR yang tercatat.

"Apakah untuk menjawab pertanyaan sains, atau sekedar momen politik? Tidak paham saya," kata Ahmad.

Efek uji fase II ke manusia

Dijelaskan Ahmad, berdasarkan standar prosedur pembuatan vaksin yang diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pengujian klinik fase 2 sebaiknya dilakukan pada hewan terlebih dahulu.

"Tentu harus dibuktikan, apakah vaksin yang dibangun mampu memproteksi binatang dari infeksi SARS-CoV-2 (virus penyebab Covid-19)," kata dia.

Setelah dinyatakan efikasi produk vaksin tersebut terhadap hewan. Maka pengujian bisa dilakukan ke tahap berikutnya, yaitu uji klinik fase III dengan partisipan manusia, tetapi dalam jumlah yang kecil atau sedikit.

"Idealnya begitu. Tapi kalau itu dilompati ya tergantung BPOM, apakah bisa diterima atau tidak tanpa uji hewan," tuturnya.

Baca juga: Vaksin Nusantara Terawan Berbasis Sel Dendritik, Apa Bedanya dengan Vaksin Lain?

Ilustrasi vaksin Covid-19. (DOK. KOMINFO) Ilustrasi vaksin Covid-19. (DOK. KOMINFO)

Ia menambahkan, dengan dilewatinya beberapa tahapan atau fase uji tersebut akan berpengaruh terhadap perhitungan efikasi dan efektivitas produk vaksin yang ada.

"Ya efeknya kita jadi susah untuk menghitung efikasi, kalau penelitiannya lompat-lompat," ungkapnya.

Lantas, apakah prosedur pembuatan vaksin Covid-19 memang boleh untuk dilompati karena termasuk kategori pandemi?

Menurut Ahmad, meskipun pembuatan vaksin yang terjadi saat ini bertujuan untuk menghentikan pandemi Covid-19, pembuatan vaksin harus tetap sesuai kaidah ilmiah dan medis.

"Setahu saya semua vaksin Covid-19 tidak ada yang lompat, tapi kenapa kok bisa cepat? Karena mereka menggunakan rekayasa genetik".

"Sehingga, pembuatan prototipe vaksin cepat sekali, tapi fase pra klinis (binatang) fase 1-3 tetap dijalani," tambahnya.

Baca juga: Vaksin Nusantara Pengembangan Harus Sesuai Kaidah Ilmiah dan Medis, Ini Kata Ahli



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X