Vaksinasi Mandiri, Epidemiolog Ingatkan 3T dan Memakai Masker Tetap Prioritas

KOMPAS.com- Epidemiolog menegaskan meskipun pemerintah tengah mengeluarkan opsi vaksinasi mandiri, tetapi pelaksanaan 3T dan disiplin protokol kesehatan tetap harus menjadi prioritas.

Hal ini disampaikan oleh Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menanggapi isu terbaru dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan bahwa pemerintah membuka opsi vaksinasi Covid-19 mandiri.

Sebagai informasi, vaksinasi mandiri yang diwacanakan oleh Menkes Budi itu diberlakukan bukan untuk perorangan, melainkan melalui perusahaan untuk para karyawannya.

"Boleh untuk korporasi. Jadi dengan syarat satu, korporasi mau beli, dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).

Budi menjelaskan, perusahaan akan diizinkan membeli vaksin sendiri dengan produsen vaksin Covid-19. Dengan demikian, harapannya vaksinasi Covid-19 dapat berjalan lebih cepat.

Baca juga: Jokowi Divaksin, Apa Dampaknya untuk Keberhasilan Vaksinasi Covid-19?

Lanjutkan 3T dan disiplin protokol kesehatan

Menurut Dicky, secara jelas dan tegas vaksinasi tidak akan bisa dengan serta merta dan juga dalam bentuk program yang tersendiri dan tidak didukung dengan pelaksanaan 3T dan disiplin protokol kesehatan.

3T adalah testing, tracing (penelusuran), treatment (pengobatan) berupa isolasi, karantina.

Selain itu, satu hal lagi yang juga berpengaruh terhadap pengendalian pandemi Covid-19 ini adalah perubahan perilaku yaitu melakukan 5M di masyarakat.

5M adalah singkat dari memakai masker, mencuci tangan rutin, menjaga jarak aman minimal 1,5 meter dengan orang lain, menjauhi kerumunan atau keramaian, serta membatasi mobilitas dan interaksi.

Baca juga: Jika Sudah Vaksinasi, Masih Bisakah Terinfeksi Covid-19? Ini Kata Ahli

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Vaksinasi Covid-19 untuk tenaga kesehatan RS Siloam Kebon Jeruk, Jakarta, Kamis (14/1/20210). Vaksinasi tahap awal akan menargetkan 1,48 juta tenaga kesehatan yang dijadwalkan berlangsung dari Januari hingga Februari 2021.

Dikcy berkata, tanpa adanya program utama 3T dan protokol kesehatan 5M yang telah disebutkan di atas, hanya berfokus terhadap vaksinasi sebagai program pembantu, maka hal ini tidak akan bisa menyelesaikan atau mengakhiri pandemi.

"Tidak ada dasar ilmiah, tidak ada juga fakta sejarah yang mendukung (hanya fokus vaksinasi saja), itu yang harus diketahui," kata Dicky kepada Kompas.com, Sabtu (16/1/2021).

Jikapun pelaksanaan vaksinasi pada akhirnya bisa sedikit membantu menyelesaikan pandemi, itu juga harus didukung dengan 5M.

"Karena yang namanya herd immunity (kekebalan kelompok/populasi) sekalipun memerlukan kondisi ideal juga memerlukan waktu yang relatif lama," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Divaksin, Ahli Ingatkan Tetap Memakai Masker dan Jaga Jarak

Adapun, waktu optimal pembentukan herd immunity tidak bisa dicapai hanya dalam waktu 1 tahun.

"Proteksi vaksin itu saat ini lebih pada bersifat individu, pada tahap seperti ini, pada tahap pandemi yang masih mau serius situasinya," kata dia.

Kemudian, kata dia, program vaksinasi Covid-19 juga masih dalam tahap awal di setahun pertama vaksinasi akan berjalan.

Sehingga, pada tahap awal program vaksinasi ini cenderung vaksin lebih banyak berfungsi untuk melindungi individu-individu yang divaksin dari penyakit atau risiko terinfeksi. 

Baca juga: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Jelaskan 4 Tahap Vaksinasi Covid-19

Shutterstock/Deliris Ilustrasi memakai masker mencegah infeksi virus corona, penularan Covid-19.

Meskipun, tidak akan seluruhnya orang yang divaksin Covid-19 pasti tidak akan terinfeksi Covid-19, dengan kata lain akan ada sebagian orang yang setelah divaksin juga masih bisa terinfeksi.

"Walaupun sebagian kecil akan tetap ada yang terinfeksi (Covid-19 setelah divaksin) ya, namun pada sebagian yang terinfeksi ini, itu juga akan tetap terlindungi dari efikasi progres terhadap penyakit, di mana dia nggak jadi sakit parah nggak jadi sakit yang harus dirawat di rumah sakit," ujarnya.

Sementara itu, akan ada juga kelompok atau kategori orang-orang yang tidak bisa diberikan vaksin, entah memang karena kondisi tubuhnya dengan sakit tertentu, ataupun secara usianya yang memang tidak termasuk dari target dosis jenis vaksin Covid-19 yang ada.

Baca juga: Jokowi Divaksin, Apa Dampaknya untuk Keberhasilan Vaksinasi Covid-19?

"Nah, oleh karena itulah kewajiban pemerintah untuk melakukan perlindungan juga pada kelompok rawan ini," kata dia.

"Dengan cara apa, ya dengan cara pemerintah setiap levl, seluruh pemerintah daerah memperkuat 3T (yaitu) testing, tracing, isolasi, karantina dan perawatan," imbuhnya.

Adapun, dukungan ini dianggap dapat mengendalikan penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19, yang sebenarnya masih tetap akan ada banyak orang membawa virus ini.

Sebab, jika tidak terdeteksi dengan testing dan tracing, maka potensi penularan Covid-19 masih akan terus berlangsung meskipun program vaksinasi mandiri sekalipun ditetapkan oleh pemerintah nantinya.

Baca juga: Mengapa Pengendalian Pandemi Lewat Program Vaksinasi Covid-19 Tidak Mudah?