Pandemi Mengancam Ibu Hamil dan Anak-anak, Pemerintah Diminta Optimalkan Posyandu

2. Memastikan instansi pemerintahan di daerah terlibat

Memastikan pemerintah daerah mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai desa dan kelurahan untuk terlibat aktif dalam mendukung kegiatan-kegiatan posyandu yang disesuaikan dengan kebiasaan baru.

Seperti mengikutsertakan tim pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) bersama kader posyandu dan membantu menterjemahkan peraturan daerah dalam adaptasi kebiasaan baru kepada masyarakat, tentunya sesuai dengan konteks lokal.

Serta, memberikan dukungan pendanaan bagi posyandu untuk tetap memberikan layanan kesehatan ibu dan anak, baik secara statis di tempat posyandu tersebut maupun kunjungan ke rumah-rumah (secara mobile) dengan mengikuti protokol kesehatan dan panduan yang jelas.

"Kita tahu bahwa pemimpin daerah itu harus menjadi role model dalam pelaksanaan protokol kesehatan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, sehingga terjadi konsistensi pemberian pesan kepada masyarakat," tegasnya.

3. Peran serta kementerian (lintas menteri)

Peran serta kementerian/lembaga atau lintas kementerian, yang sudah membuat regulasi terkait panduan operasional posyandu pada adaptasi kebiasaan baru dan sistem rujukan.

"Ini diperkuat dengan keputusan menteri kesehatan (KMK) untuk pelaksanaan di daerah, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh anggota GKIA di lapangan yang masih terkendala dengan belum diberlakukannya KMK tersebut," pungkasnya.

Baca juga: Infeksi Covid-19 pada Anak Indonesia Tertinggi di Asia, Apa sebabnya?