Tes Antigen Covid-19 Disetujui WHO, Pakar Desak Pemerintah Agresif

KOMPAS.com - Pakar kesehatan meminta pemerintah Indonesia "agresif" menyediakan tes cepat antigen, yang telah disetujui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk digunakan secara darurat di negara-negara dengan jumlah tes polymerase chain reaction (PCR) yang rendah.

Saat ini, pemerintah mengatakan masih meminta WHO mempertimbangkan Indonesia sebagai salah satu negara penerima tes cepat antigen dengan harga murah, yang rencananya akan disediakan oleh organisasi itu.

Belum ada rencana jelas mengenai berapa banyak alat tes antigen yang akan dibeli pemerintah secara mandiri tanpa subsidi, meski Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan jumlah tes Covid-19 yang rendah di dunia.

Baca juga: DNA dari Neanderthal Bikin Covid-19 Lebih Parah, Kok Bisa?

Belum ada kepastian

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan WHO, terkait rencana badan itu menyediakan 120 juta tes cepat antigen dengan harga terjangkau bagi negara-negara berpenghasilan kecil hingga menengah.

"Kami telah berkomunikasi dengan perwakilan WHO yang ada di Indonesia, dan kami juga mohon untuk bisa dapat dipertimbangkan untuk bisa mendapatkan bantuan dari WHO untuk tes cepat ini, agar kita bisa mendeteksi lebih cepat dari kasus atau masyarakat yang menderita Covid," kata Wiku dalam konferensi pers Kamis (1/10/2020).

Sekjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sebelumnya mengatakan tes antigen, yang bisa mengeluarkan hasil dalam waktu 15 sampai 30 menit, dihargai sekitar 5 dollar AS atau Rp 74.000 per unitnya, sehingga jauh lebih murah dari tes PCR.

Dua tes antigen, merek Abbott (Amerika Serikat) and SD Biosensor (Korea Selatan), rencananya akan didistribusikan WHO ke sejumlah negara atas kerja sama dengan berbagai lembaga, seperti Bill & Melinda Gates Foundation.

Ketika ditanya lebih lanjut apakah pemerintah berencana membeli tes antigen secara mandiri tanpa subsidi WHO, serta berapa banyak tes antigen yang akan diadakan pemerintah, Wiku, dalam pernyataan tertulisnya, mengatakan pemerintah belum menentukan hal tersebut.

Ia menambahkan pemerintah akan meninjau produk-produk tes antigen yang ada, termasuk yang tengah dikembangkan Universitas Padjajaran, Bandung.

Ketua Sub-Bidang Dukungan Logistik Medis Satgas Penanganan Covid-19, Brigjen Agung Hermawanto, mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya sudah pernah membeli sekitar 250.000 alat tes cepat antigen merek SD BioSensor.

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp Warga menjalani swab test di GSI Lab (Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium), Cilandak, Jakarta, Sabtu (3/10/2020). Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menetapkan batas harga tertinggi swab test mandiri dengan metode real-time polymerase chain reaction (RT PCR) yaitu sebesar Rp.900.000.

Merek itu, katanya sudah mendapat izin edar di Indonesia, dan sudah pernah didistribusikan BNPB ke sejumlah daerah yang kesulitan melakukan tes, salah satunya ke Nias.

Lebih agresif, proaktif

Menanggapi itu, Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian RS Universitas Sebelas Maret Surakarta, Dr. Tonang Dwi Aryanto, mengatakan pemerintah perlu agresif dalam membeli tes antigen, mengingat capaian tes Covid-19 Indonesia yang masih rendah.

Ia juga merujuk rilis Kementerian Keuangan Rabu (30/09/2020) lalu untuk memperkuat argumennya bahwa Indonesia seharusnya bisa membeli tes antigen secara mandiri.

"Bicara mengenai kebutuhan, ya karena ini butuh ya menurut saya harus dilakukan. Toh kita tahu bahwa serapan anggaran Covid untuk bidang kesehatan baru 25 persen.

"Mengapa tidak kita gunakan untuk membeli rapid test antigen? Menurut saya kita harus dalam posisi untuk segera mengadakan, tidak harus menunggu nyuwun sewu harga murah, kalau fine ya beli karena kita butuh... Agresif lah, istilahnya, proaktif untuk berusaha mengadakan," ujarnya.