Enkulturasi Kebiasaan Baru di Era Covid-19

Oleh Dr Andy Ahmad Zaelany

KETIKA menunaikan ibadah haji di Mekkah pada tahun 2001, saya sempat terkagum-kagum dan nyaris tak percaya melihat kedisiplinan para jamaah haji asal Indonesia.

Mereka berbaris rapi dalam balutan seragam yang indah menuju ke area ibadah. Tidak ada anggota yang menyempal keluar dari barisan. Begitu juga ketika berdoa maupun menjalankan ibadah-ibadah dari rukun haji, mereka terlihat disiplin dan khusyuk.

Kini ketika pandemi Covid19 mengganas di Indonesia, pemerintah meluncurkan protokol kesehatan yang sederhana dan mudah diterapkan, yakni: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak (physical distancing) dan menghindari membuat kerumunan.

Namun, dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran, banyak orang tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak yang memadai dengan orang lain dan berada dalam kerumunan. Padahal Pemerintah telah mengusahakan berbagai cara untuk mendisiplinkan masyarakat, termasuk diantaranya dengan mengerahkan polisi dan tentara.

Lantas, pendidikan publik seperti apa yang harus dilakukan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan di era Covid-19 ini?

Enkulturasi dalam pendidikan publik

Kita mendidik anak untuk tidak lupa setiap pagi menyantap sarapan yang sudah disiapkan ibundanya. Oleh karena dibiasakan terus menerus untuk mengerjakan kegiatan makan pagi, akhirnya menyantap sarapan akan menjadi kebiasaan yang tertanam dalam diri sang anak sampai tuanya.

Contoh lainnya, anak-anak muslim sedari kecil dibiasakan melakukan sholat lima waktu. Oleh karena sudah menjadi kebiasaan, ketika dewasa anak tersebut tidak canggung dan rutin melakukan sholat lima waktu.

Pada awalnya mungkin berat bagi sang anak dan terasa terpaksa, tapi lama kelamaan akan menjadi kebiasaan (habit).

Proses inilah yang dinamakan enkulturasi, yakni suatu proses penanaman kebiasaan sehingga menjadi bagian dari perilakunya. Ujung dari pengembangan perilaku ini adalah pengembangan kebudayaan (Koentjaraningrat, 2003).

Mendisiplinkan Masyarakat

Diperlukan common understanding (Zaelany, 2007) antara masyarakat, tenaga medis, polisi dan pemerintah tentang keberadaan virus corona, tentang bahayanya virus corona, tentang protokol kesehatan, tentang perawatan pasien yang sudah tertular virus corona, tentang isolasi mandiri dan tentang protap pemakaman pasien Covid19.

Namun, kenapa selama ini terkesan masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan ?

Setidaknya ada empat aspek yang terabaikan dalam kebijakan pemerintah mengatasi Covid19.

Pertama, pemahaman masyarakat atau aspek kognitif tidak dikelola dengan benar. Pernyataan pejabat-pejabat pemerintah tentang penanganan Covid19 yang saling silang selisih sangat membingungkan masyarakat.

Tambahan pula, banjirnya misinformasi atau hoax di media sosial dan media massa telah merunyamkan pemahaman masyarakat, dan menumbuhkan banyak prasangka (prejudice).

Ada beberapa contoh yang bisa dikemukakan di sini. Kita mendengar adanya pasien Covid-19 yang melarikan diri dari rumah sakit. Lalu di beberapa daerah, ada perampasan jenazah Covid-19 oleh sanak keluarganya. Penduduk juga menolak daerahnya dijadikan tempat pemakaman jenazah pasien covid19.

Kedua, sikap panik pemerintah terhadap hancurnya perekonomian masyarakat dengan menerbitkan kebijakan yang lebih fokus mengatasi memburuknya perekonomian dan mengedepankan herd immunity dari masyarakat dalam memutus penyebaran Covid-19.

Ketiga, alih-alih melakukan tindakan afirmatif untuk mengamankan kesehatan penduduk, pemerintah malah buru-buru mengeluarkan kebijakan menuju normal baru (new normal) yang jelas-jelas mengabaikan pertimbangan kesehatan penduduk dan lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi.

Keempat, teladan tidak mematuhi protokol kesehatan yang dilakukan para pejabat dengan mudah ditiru oleh masyarakat. Pada masyarakat paternalistik, seyogyanya para pemimpin berada di baris terdepan memberi contoh mematuhi dengan ketat protokol kesehatan, niscaya masyarakat akan mudah diajak untuk menirunya.

Peran Puskesmas dan aparat daerah (khususnya Kelurahan) yang merupakan lembaga pemerintah paling dekat dengan publik keikutsertaannya terlihat terabaikan.

Common understanding dari berbagai pihak mendorong partisipasi masyarakat dan sikap sungguh-sungguh pemerintah untuk mengatasi Covid-19 merupakan prasyarat yang mendukung enkulturasi kebiasaan baru dari masyarakat dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Dr Andy Ahmad Zaelany

Peneliti Puslit Kependudukan LIPI