6 Bulan Pandemi Covid-19, Indonesia Hadapi Ancaman Orang Tanpa Gejala

KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 telah memasuki bulan keenam, sejak diumumkan kasus pertama di Indonesia pada awal Maret lalu.

Namun, sampai saat ini jumlah kasus terinfeksi masih terus meningkat. Bahkan, dari data terbaru pemerintah, pasien terinfeksi Covid-19 hingga 1 September 2020 mencapai 177.571 orang dan sebanyak 7.505 meninggal dunia.

Menurut epidemiolog Griffith University Dicky Budiman, tingginya angka tersebut belum merupakan puncak kasus Covid-19 di Indonesia. Kemungkinan, Indonesia masih akan menghadapi Covid-19 hingga akhir tahun depan.

Baca juga: 3.003 Kasus Baru Covid-19 dalam Sehari di Indonesia, Apa Sudah Puncak?

Dominasi Orang Tanpa Gejala

Selama enam bulan ini, tampaknya Indonesia masih mengahadapi kondisi outbreak asymptomatic, di mana wabah didominasi orang tanpa gejala, karena bonus demografi, yang mayoritas penduduknya adalah usia dewasa muda.

“Saat ini besar kemungkinan, orang-orang usia dewasa muda inilah yang terinfeksi. Karena mereka memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik dibanding kelompok lain, sehingga ketika terinfeksi, tidak tampak gejala,” jelas Dicky pada Kompas.com (1/9/2020).

Namun, yang penting diingat adalah, tidak bergejala bukan berarti tidak sakit.

Bukti ilmiah menunjukkan, 50% dari orang tidak bergejala setelah diperiksa dengan CT Scan ternyata memiliki gangguan di paru dan 80% dari orang tanpa gejala mengalami gangguan menetap di jantung.

Bukan hanya mengalami penurunan kualitas kesehatan, melainkan juga berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia.

“Tentu ini akan merugikan Negara, karena orang-orang yang tadinya diharapkan produktif justru berpotensi jadi pesakitan. Efek penyakit Covid-19 memang tidak bisa dianggap enteng. Karena itu, lebih baik mencegah daripada terinfeksi Covid-19.”

Baca juga: WHO Prediksi, Pandemi Covid-19 Bisa Berakhir dalam 2 Tahun

Kolaborasi Belum Optimal

Dicky melanjutkan, masalah lain yang menyebabkan jumlah terinfeksi Covid-19 terus naik adalah belum adanya kolaborasi yang optimal antar sektor di pemerintahan, termasuk antar daerah dalam pelaksanaan strategi pencegahan.

“Meskipun cakupan testing dan tracig di wilayah Jakarta lebih baik dari wilayah lain, tapi Jakarta tidak menetapkan pengetatan di perbatasan. Sehingga wilayah lain di sekitarnya, yang testing dan tracingnya masih rendah, tetap bebas keluar masuk Jakarta, dengan kemungkinan membawa virus,” papar Dicky.

“Ini sesuai dengan hukum global health community, tidak ada satu wilayah pun yang bisa aman selama wilayah di sekitarnya belum aman,” imbuhnya.