Virus Corona, Adakah Pemilik Hak Virus dan Produknya?

Kompas.com - 08/06/2020, 10:04 WIB
Ilustrasi Virus Corona Stocktrek Images/Getty Images Ilustrasi Virus Corona

KOMPAS.com - Virus corona jenis baru SARS-Cov-2 sejauh ini sudah menginfeksi lebih dari 6,5 juta orang di seluruh dunia, dan lebih dari 388.000 penderita Covid-19 meninggal. Cina, negara di mana virus corona jenis baru muncul akhir tahun 2019, membagikan data sekuens virus (GSD) kepada Organisasi Kesehatan Dunia WHO awal Januari lalu.

Langkah Cina ini memungkinkan laboratorium di seluruh dunia mulai mengembangkan perangkat tes, obat-obatan dan vaksinnya. Sejak itu pula, pecah perang propaganda terkait riset vaksin dan obat virus corona berkobar, dipicu oleh politik presiden AS, Donald Trump.

Dilaporkan, pemerintah di Washington ingin mengangkangi potensi vaksin corona, yang sedang dikembangkan oleh sebuah perusahaan di Jerman di awal pandemi Covid-19.

Baca juga: New Normal, Bagaimana Menjaga Kabin Pesawat Bersih dari Covid-19?

Siapa pemilik hak virus dan produknya?

"Sistem hukum internasional mendorong negara-negara untuk meneliti virus, sebagai sumber daya berdaulat yang bisa ditawarkan atau dipertukarkan dengan imbalan produk masa depan seperti vaksin“, tegas Mark Ecclestone-Turner, salah satu penulis makalah mengenai isu kedulatan atas virus kepada Thomson Reuters Foundation.

Dosen di Keele University di Inggris itu menyebutkan, secara moral adalah salah, jika berpikir seseorang punya klaim lebih kuat atas sebuah vaksin, karena mereka berasal dari negara kaya.

“Kita harus keluar dari model lawas, mereka yang meneliti virus dan mengembangkan produk kesehatannya, adalah pemilik sumber daya itu“, papar Ecclestone-Turner.

Dia menambahkan, kita harus memandang virus dan produknya sebagai milik publik. Dimana semua orang di dunia punya klaim serta akses yang sama pada organisme maupun produknya.

Baca juga: Update Corona Dunia 7 Juni: 7 Juta Orang Terinfeksi, 3,4 Juta Sembuh

Jalan buntu legalitas keragaman hayati

Sengketa terkait kewajiban membagi data, sampel virus serta akses vaksinnya merebak di saat krisis AIDS tahun 80-an dan wabah Ebola baru-baru ini.

Indonesia pada tahun 2007 bahkan menghentikan membagikan sampel varian virus flu burung H5N1, karena mengkhawatirkan negara-negara kaya akan mengangkangi vaksin yang dikembangkan dari strain tersebut, dan menjualnya dengan harga mahal ke negara miskin.

Pemerintah Indonesia baru bersedia membagikan sampel strain virus H5N1 setelah WHO memberikan jaminan akan membantu mendorong produksi vaksinnya di negara miskin. Namun harus diakui, sengketa itu menegaskan kembali tantangan yang tetap ada, terkait kebijakan membagi data ilmiah dan sampel bologis.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X