Sebulan PSBB Jakarta, Ahli Imbau Tak Longgarkan Pengawasan

Kompas.com - 12/05/2020, 16:30 WIB
Pejalan kaki melintas di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Pemerintah telah resmi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPejalan kaki melintas di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Pemerintah telah resmi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

KOMPAS.com - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi salah satu jalan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memutus mata rantai penularan virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19.

Penerapan PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo pada Selasa (31/3/2020).

Wilayah pertama yang menerapkan PSBB adalah DKI Jakarta yang diberlakukan selama dua minggu sejak 10 April 2020. Kemudian, diperpanjang kembali selama dua minggu menjadi total satu bulan.

Baca juga: PSBB Efektif Cegah Penyebaran Corona, Ahli Ingatkan Gelombang Kedua

Kebijakan PSBB di Indonesia berbeda dengan berbagai negara lain yang melakukan lockdown untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebutkan bahwa keberhasilan PSBB ditentukan oleh perpindahan lokasi dan aktivitas masyarakat di lokasi bersangkutan.

"Mengukur manusia ini tidak bergerak, kita tidak mampu dan tidak memiliki dasar untuk melihat itu," kata Pandu dalam diskusi daring bertajuk "Mobilitas Penduduk dan Covid-19: Implikasi Sosial, Ekonomi dan Politik" pada Senin (4/5/2020).

Kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Pemerintah telah resmi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY Kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Pemerintah telah resmi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Pandu mengatakan pemerintah atau pihak swasta di Indonesia tidak memiliki alat untuk memantau pergerakan manusia selama PSBB. Tidak seperti Facebook dan Google yang memiliki data mobilitas masyarakat.

"Itu menunjukkan bahwa ternyata adanya peningkatan penduduk yang di rumah saja selama pembatasan sosial diberlakukan," ujar dia.

Selain itu, kegiatan traveling juga diketahui menurun.

"Jadi pembatasan sosial itu juga berdampak,di Jabodetabek terutama," tuturnya.

Baca juga: 3 Salah Kaprah Penerapan PSBB di Indonesia dan Solusinya

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X