3 Salah Kaprah Penerapan PSBB di Indonesia dan Solusinya

Kompas.com - 24/04/2020, 18:33 WIB
Petugas gabungan memeriksa kendaraan dari luar kota saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Pasteur, Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/4/2020). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengingatkan masyarakat agar menerapkan PSBB selama 14 hari dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASAPetugas gabungan memeriksa kendaraan dari luar kota saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Pasteur, Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/4/2020). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengingatkan masyarakat agar menerapkan PSBB selama 14 hari dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Namun dengan proses birokrasi yang cukup memakan waktu, saya ragu niat baik tersebut akan terwujud.

Bahkan setelah mendapat persetujuan, pemerintah daerah belum otomatis dapat menerapkan PSBB secara langsung. Mereka harus menyiapkan diri untuk menyebar informasi tentang pemberlakuan PSBB di daerahnya kepada masyarakat.

Waktu adalah segalanya dalam aksi pencegahan Covid-19. Keterlambatan keputusan yang diambil pemerintah dapat berakibat fatal karena memberikan kesempatan untuk virus menyebar semakin besar. Hal seperti ini terjadi di Iran dan Amerika Serikat.

Untuk memangkas birokrasi, pemerintah bisa saja menerapkan PSBB secara serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali atau lockdown total.

Hal tersebut sudah secara terbukti secara efektif di Australia. Pemerintah Australia telah menerapkan pembatasan sosial secara serentak di seluruh negara bagian.

Namun penerapan di tiap negara bagian berbeda tergantung pada tingkat besaran kasus dan kesiapan daerah tersebut dalam memberikan dukungan kepada masyarakat.

Misalnya, penerapan lockdown di negara bagian New South Wales lebih ketat karena daerah tersebut memiliki jumlah kasus terbanyak di Australia, mencapai sekitar 44% dari total kasus Covid-19 di Australia. Orang yang melanggar harus membayar denda A$11.000 atau Rp107 juta atau menghadapi tuntutan penjara selama enam bulan.

2. Tanpa disertai basis riset

Penerapan PSBB di Indonesia bermasalah karena tidak dilandasi dengan basis data dan riset.

Belajar dari beberapa negara yang sampai saat ini cukup sukses dalam menghambat laju penyebaran Covid-19, mereka selalu menggunakan basis data dan riset dalam melakukan pembatasan mobilitas masyarakat.

Dalam laman resmi pemerintah Australia untuk Covid-19, mereka menyertakan hasil riset terkait dengan kesiapan fasilitas kesehatan ketika lockdown diterapkan. Riset tersebut untuk mempersiapkan rumah-rumah sakit terhadap kemungkinan jumlah pasien kritis yang membludak selama lockdown.

Sampai saat ini, pemerintah belum memiliki perhitungan seperti ini. Untuk itu, pemerintah harus lebih melibatkan peneliti dan ilmuwan untuk memastikan bahwa kebijakan PSBB yang diterapkan benar-benar efektif.

Taiwan adalah contoh sukses yang lain. Walaupun hanya berjarak 150 kilometer dari asal virus berasal yaitu Cina, Taiwan hanya membukukan 426 kasus dan 6 kematian. Salah satu pilar kesuksesan Taiwan dalam penanganan Covid-19 adalah kemampuan mereka untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis data dan informasi.

3. Bahasa yang rumit

Cara pemerintah dalam mengkomunikasikan pandemi Covid-19 ke masyarakat banyak menuai kritik. Beberapa ahli menilai bahasa yang digunakan pemerintah terlalu rumit dan tidak mudah dipahami oleh kebanyakan masyarakat.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X