Cara Jepang Lawan Corona, Pemimpin Daerah Punya Kebijakan Sendiri

KOMPAS.com - Jepang lebih dulu mengonfirmasi pasien positif Covid-19, dibandingkan Indonesia. Namun angka kematian akibat virus corona baru SARS-CoV-2 di Jepang relatif lebih rendah.

Adakah yang bisa dipelajari oleh Indonesia dari kebijakan ataupun strategi dalam melawan wabah pandemi Covid-19 di Jepang?

Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Budianto, MA mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki sistem yang lebih bagus daripada Jepang.

"Memang saya pikir di Indonesia lebih bagus daripada Jepang," kata Firman dalam diskusi daring bertajuk Strategi Pemerintah Jepang dan Korea Selatan dalam Menghadapi Covid-19: Pembelajaran untuk Indonesia, Kamis (16/4/2020).

Baca juga: 3 Alasan yang Membuat Angka Kematian Akibat Corona di Jepang Rendah

Sistem di Indonesia yang dimaksud bagus adalah memisahkan kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) dengan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Selain itu, orang yang masuk dalam kategori ODP dan PDP, terus dilakukan upaya surveilans oleh tim untuk mengetahui kondisinya.

Menurut WHO (2004), surveilans merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistemik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan.

Pemisahan ODP dan PDP, serta pemantauan berkelanjutan disebut Firman tidak dilakukan petugas kesehatan Jepang. Padahal, sistem tersebut baik untuk mencegah terjadinya transmisi Covid-19.

Penguatan etika dasar

Meman Jepang tidak melakukan lockdown ataupun karantina wilayah. Selain itu, tidak ada aturan yang diterbitkan secara tertulis.

Pemerintah Jepang hanya mengimbau masyarakat untuk menghindari keramain, menghindari kontak fisik dekat, dan juga menghindari tempat tertutup.

Meski hanya imbauan, tapi pada dasarnya masyarakat Jepang sudah memiliki budaya itu, meski tanpa adanya intervensi tegas oleh pemerintah.

Oleh sebab itu, hal pertama menurut Firman yang memang harus ditekankan di Indonesia adalah sosialisasi hal-hal mendasar terkait pandemi Covid-19 yang harus digalakkan.

Facebook Moh Ramadhani Soeroso Tangkapan layar kondisi paru-paru milik seorang pasien anak berusia 7 tahun yang diduga positif terinfeksi virus corona. Perbandingan kedua foto paru kurang dari 24 jam infeksi semakin meluas telah terjadi pneumonia bilateral.

"Di Indonesia itu, etika sakit itu harus benar dipahami. Sosialisasi hal mendasar itu paling penting. Intinya kembali ke hal-hal yang basic dulu,"kata dia.

Kekuatan pemimpin daerah

Firman mengatakan, setiap pemimpin daerah memiliki hak untuk membuat kebijakan sendiri untuk menangani Covid-19 sesuai dengan wilayah masing-masing.

Hanya ada tujuh wilayah di Jepang yang berstatus darurat. Namun, pemimpin daerah selain ketujuh wilayah darurat itu dapat menetapkan kebijakan terbaik sesuai kondisi di wilayah masing-masing, bahkan setara dengan kebijakan status darurat sekalipun.

"Berkaca dari Jepang, local leader atau gubernur itu lebih didengarkan masyarakatnya,"ujar dia.

Gubernur lebih didengarkan di Jepang karena mereka dinilai lebih mengetahui apa yang terjadi di wilayahnya masing-masing.

"Arah itu bisa dilihat dan dikaji di Indonesia,"tutur dia.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Peneliti Pusat Studi Asia Pasifik dan Gama-InaTek UGM, Estu Anantasari MA, bahwa Indonesia saat ini sedang dalam masa merespons bencana, jadi kebijakan di berbagai wilayah itu tidak sama.

Shutterstock Ilustrasi: perawatan pasien positif terinfeksi virus corona

"Respons wilayah, respons budaya itu (dalam wabah Covid-19) berbeda,"tuturnya.

Maka dikatakan Estu, sebaiknya pemerintah daerah masing-masing di Indonesia juga mempersiapkan dan mengkomunikasikan hal-hal yang seharusnya diketahui ataupun diingat oleh masyarakat dalam pandemi ini dengan cara, bahas, dan budaya masing-masing.

"Itu supaya masyarakat mudah paham. Kadang kalau kebijakan dari pusat, masyarakat di daerah merasa itu jauh dari mereka, dan (kebijakan dari pusat) hanya untuk orang kota," ujar dia.

Sementara itu, di Jepang dalam implementasi ke depannya menurut Firman pemerintah sedang melakukan peningkatan kapasitas tes PCR dengan mengalokasikan anggaran penyediaan dana kesehatan. Termasuk untuk riset dan pengembangan vaksin serta obat antivirus Covid-19 ini.

Baca juga: Strategi Korsel Lawan Corona, Transparansi hingga Layanan Konseling

Pemerintah Jepang juga menyiapkan dana bantuan langsung tunai kepada masyarakatnya yang membutuhkan.

Namun, pengelolaan bagaimana mekanisme dan seberapa banyak bantuan yang diberikan pemerintah Jepang, tetap tidak bisa menjadi perbandingan dengan Indonesia.

"Kebijakan itu penting disesuaikan dengan wilayah masing-masing, karena berbeda wilayah. Mulai dulu dari basic, yaitu etika sakit agar tidak menularkan dan lain sebagainya,"ujar Firman.