Kompas.com - 02/04/2020, 11:00 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas  COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan  pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.

KOMPAS.com - Lockdown digaungkan menjadi salah satu alternatif yang baik diambil untuk mengatasi kasus wabah Covid-19 di berbagai negara. Namun, pemerintah Indonesia tidak mengambil kebijakan itu.

Lantas kenapa pemerintah Indonesia tidak mengambil kebijakan lockdown sebagai solusi untuk mengatasi kasus Covid-19 yang sudah melanda negeri ini?

Deputi V Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan, pemerintah tidak mengambil kebijakan untuk lockdown karena menyesuaikan banyak aspek di masyarakat Indonesia ini sendiri.

"Berbicara lockdown, terminologi kita (Indonesia) tidak mengenal itu. Adanya karantina wilayah, tapi harus dengan kalkulasi yang sesuai," kata Jaleswari dalam diskusi online bertajuk Covid-19: Tantangan Saat Ini dan Alternatif Solusi Berbasis Bukti oleh Mata Garuda, Senin (30/3/2020).

Baca juga: WHO: Strategi Lockdown Saja Tak Mampu Perangi Virus Corona

Menurut dia, tidak semua negara akan baik dan berhasil dalam menghadapi Covid-19 dengan melakukan lockdown.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia memberi contoh, India dianggap belum berhasil menjadikan lockdown sebagai solusi terbaik mengatasi wabah Covid-19 yang melanda negaranya.

Belajar dari kebijakan yang diambil oleh negara lain mengenai lockdown ini, dikatakan Jaleswari, membuat presiden menegaskan bahwa tidak boleh memutuskan sesuatu hanya berdasarkan apa yang populer dilakukan di negara lain

Akan tetapi, tetap harus memperhatikan dan mempertimbangkan bagaimana budaya, kondisi sosial masyarakat terkhusus di Indonesia sendiri, barulah memutuskan suatu kebijakan, agar tak menyesal pada akhirnya.

"Implikasi dan dampaknya ke masyarakat bawah harus dikalkulasikan," ujar dia.

Adapun, kalkulasi sesuai atau tepat di Indonesia dalam menghadapi Covid-19 ini, kata Jaleswari, adalah mempertimbangkan dan memperhitungkan dengan matang mengenai ekonomi masyarakat menengah ke bawah, di mana tidak sedikit yang hidupnya bergantung pada kerja harian.

Masyarakat kategori ini dianggap menjadi yang paling terdampak dari pandemi Covid-19 saat ini

Oleh sebab itu, kata dia, penyelamatan jiwa sama pentingnya dengan penyelamatan ekonomi.

"Masyarakat punya hak untuk memperoleh penghasilan. Maka, penyebaran Covid-19 ini harus ditangani dengan cermat," ujar dia.

Para pekerja migran bergantungan ke sebuah pintu bus yang bergerak saat mereka kembali ke desa mereka, saat diberlakukan lockdown nasional selama 21 hari untuk membatasi penyebaran penyakit virus corona (COVID-19) di Ghaziabad, pinggiran kota New Delhi, India, Minggu (29/3/2020).ANTARA FOTO/REUTERS/ADNAN ABIDI Para pekerja migran bergantungan ke sebuah pintu bus yang bergerak saat mereka kembali ke desa mereka, saat diberlakukan lockdown nasional selama 21 hari untuk membatasi penyebaran penyakit virus corona (COVID-19) di Ghaziabad, pinggiran kota New Delhi, India, Minggu (29/3/2020).
Beberapa kawasan seperti Tegal sudah melakukan lockdown, namun secara terminologi Indonesia tidak mengenal lockdown, melainkan karantina wilayah, di mana karantina wilayah perlu dilakukan kalkulasi yang tepat.

Seluruh gubernur sudah dipanggil oleh presiden RI dan lebih ditekankan untuk menerapkan social distancing karena masih memikirkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mencari kebutuhan.

Kebijakan tentang karantina wilayah ada di UU No 6 tahun 2018 yang menunjukkan beberapa jenis karantina seperti rumah, wilayah, rumah saki, dan pembatasan sosial berskala besar.

Dituturkan Jaleswari, secara praktiknya pemerintah sudah melakukan berbagai langkah-langkah dalam UU Karantina kesehatan seperti physical distancing, kebijakan work from home, pembatalan UN, dan pembatasan kerumunan.

Tidak menetapkan lockdown dan lebih berfokus pada karantina wilayah, menurut Jaleswari bukanlah tanpa melihat beragam faktor lain di Indonesia selain menjaga kestabilan ekonomi masyarakat menengah ke bawah saja.

Berbagai faktor yang memengaruhi kebijakan Indonesia

Berikut beberapa aspek di Indonesia yang memengaruhi kebijakan itu:

Wali Kota Dedy Yon Supriyono dan anggota Forkompimda Kota Tegal usai menutup akses perbatasan Kota dan Kabupaten Tegal di Kelurahan Debong, Tegal Selatan, Minggu (30/3/2020)KOMPAS.com/Tresno Setiadi Wali Kota Dedy Yon Supriyono dan anggota Forkompimda Kota Tegal usai menutup akses perbatasan Kota dan Kabupaten Tegal di Kelurahan Debong, Tegal Selatan, Minggu (30/3/2020)

1. Aspek sosial budaya

Pada aspek sosial budaya ini, rahasia umum yang diketahui banyak lini masyarakat adalah tingkat disiplin yang rendah, komunalisme tinggi, dan mayoritas bergerak di sektor ekonomi.

2. Aspek wilayah

Indonesia sebagai negara yang geografisnya dianggap besar dan terdiri dari ribuan pulau ini, memiliki pintu perbatasan negara sangat banyak, terlebih pintu perbatasan yang ilegal.

Beberapa kota masih menjadi pintu lalu lintas logistik ke luar negeri dan dari satu pulau ke pulau lainnya.

3. Anggaran

Menghadapi wabah Covid-19 ini, juga tidak luput dari perlunya dilakukan pemfokusan ulang dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.

Setidaknya, ada tiga fokus utama yang dilakukan pada kegiatan dan realokasi anggaran yaitu untuk penanganan kesehatan, social safety net dan stimulus usaha khususnya UMKM.

Baca juga: Cegah Penyebaran Corona, Pakar Desak Pemerintah Terapkan Karantina Pulau



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.