Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/04/2020, 11:00 WIB
Ellyvon Pranita,
Gloria Setyvani Putri

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Lockdown digaungkan menjadi salah satu alternatif yang baik diambil untuk mengatasi kasus wabah Covid-19 di berbagai negara. Namun, pemerintah Indonesia tidak mengambil kebijakan itu.

Lantas kenapa pemerintah Indonesia tidak mengambil kebijakan lockdown sebagai solusi untuk mengatasi kasus Covid-19 yang sudah melanda negeri ini?

Deputi V Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan, pemerintah tidak mengambil kebijakan untuk lockdown karena menyesuaikan banyak aspek di masyarakat Indonesia ini sendiri.

"Berbicara lockdown, terminologi kita (Indonesia) tidak mengenal itu. Adanya karantina wilayah, tapi harus dengan kalkulasi yang sesuai," kata Jaleswari dalam diskusi online bertajuk Covid-19: Tantangan Saat Ini dan Alternatif Solusi Berbasis Bukti oleh Mata Garuda, Senin (30/3/2020).

Baca juga: WHO: Strategi Lockdown Saja Tak Mampu Perangi Virus Corona

Menurut dia, tidak semua negara akan baik dan berhasil dalam menghadapi Covid-19 dengan melakukan lockdown.

Dia memberi contoh, India dianggap belum berhasil menjadikan lockdown sebagai solusi terbaik mengatasi wabah Covid-19 yang melanda negaranya.

Belajar dari kebijakan yang diambil oleh negara lain mengenai lockdown ini, dikatakan Jaleswari, membuat presiden menegaskan bahwa tidak boleh memutuskan sesuatu hanya berdasarkan apa yang populer dilakukan di negara lain

Akan tetapi, tetap harus memperhatikan dan mempertimbangkan bagaimana budaya, kondisi sosial masyarakat terkhusus di Indonesia sendiri, barulah memutuskan suatu kebijakan, agar tak menyesal pada akhirnya.

"Implikasi dan dampaknya ke masyarakat bawah harus dikalkulasikan," ujar dia.

Adapun, kalkulasi sesuai atau tepat di Indonesia dalam menghadapi Covid-19 ini, kata Jaleswari, adalah mempertimbangkan dan memperhitungkan dengan matang mengenai ekonomi masyarakat menengah ke bawah, di mana tidak sedikit yang hidupnya bergantung pada kerja harian.

Masyarakat kategori ini dianggap menjadi yang paling terdampak dari pandemi Covid-19 saat ini

Oleh sebab itu, kata dia, penyelamatan jiwa sama pentingnya dengan penyelamatan ekonomi.

"Masyarakat punya hak untuk memperoleh penghasilan. Maka, penyebaran Covid-19 ini harus ditangani dengan cermat," ujar dia.

Para pekerja migran bergantungan ke sebuah pintu bus yang bergerak saat mereka kembali ke desa mereka, saat diberlakukan lockdown nasional selama 21 hari untuk membatasi penyebaran penyakit virus corona (COVID-19) di Ghaziabad, pinggiran kota New Delhi, India, Minggu (29/3/2020).ANTARA FOTO/REUTERS/ADNAN ABIDI Para pekerja migran bergantungan ke sebuah pintu bus yang bergerak saat mereka kembali ke desa mereka, saat diberlakukan lockdown nasional selama 21 hari untuk membatasi penyebaran penyakit virus corona (COVID-19) di Ghaziabad, pinggiran kota New Delhi, India, Minggu (29/3/2020).
Beberapa kawasan seperti Tegal sudah melakukan lockdown, namun secara terminologi Indonesia tidak mengenal lockdown, melainkan karantina wilayah, di mana karantina wilayah perlu dilakukan kalkulasi yang tepat.

Seluruh gubernur sudah dipanggil oleh presiden RI dan lebih ditekankan untuk menerapkan social distancing karena masih memikirkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mencari kebutuhan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com