Panel WHO: Seharusnya Bencana Pandemi Covid-19 Bisa Dicegah, tetapi...

KOMPAS.com - Panel ahli independen untuk kesiapsiagaan dan respons pandemi (IPPPR) yang diperintahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meninjau bahwa bencana pandemi Covid-19 seharusnya dapat dicegah.

Namun, pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir 1,5 tahun justru memperlihatkan kegagalan di tingkat nasional dan internasional.

Kajian IPPPR menemukan berbagai masalah dalam penanganan Covid-19. Dari respons awal yang lambat hingga rendahnya kesiapsiagaan.

"Virus corona memperlihatkan dunia yang rentan terhadap efek buruk pandemi, meski sudah ada peringatan dari para ahli terkait ancaman kesehatan global ketika kita menghadapi (wabah) SARS, Ebola, hingga Zika," kata IPPPR, dilansir dari NPR, Rabu (12/5/2021).

"Covid-19 sebenarnya bencana yang bisa dicegah," kata panel itu saat merilis laporannya.

Belum membaiknya dunia dari tahun lalu menunjukkan sistem yang diterapkan saat ini jelas tidak cocok untuk mencegah penyakit dan patogen baru yang sangat menular, yang dapat muncul kapan saja dan berkembang menjadi pandemi.

Mereka menilai, masalah terkait respnons global menangani pandemi sudah dimulai sejak awal.

Menurut IPPPR, WHO terlalu lama dalam mengumumkan keadaan darurat masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Pasalnya, sejumlah laporan kasus awal sudah ada sejak Desember 2019.

Pemerintah nasional juga membuang-buang waktu, kata laporan itu. IPPPR menyebut Februari 2020 sebagai bulan yang hilang.

Sebab, mereka menilai, saat itu negara-negara seharusnya sudah bisa bertindak cepat untuk mencegah penyebaran virus corona dan mencegah efek terburuk pandemi.

"Kepemimpinan politik global tidak ada," kata panel ahli independen.

"Kombinasi pilihan strategis yang buruk, keengganan untuk mengatasi kesenjangan, dan sistem yang tidak terkoordinasi, menciptakan campuran beracun yang memungkinkan pandemi berubah menjadi bencana krisis manusia," menurut panel tersebut.

Menurut data Worldmeters, Jumat (14/5/2021) pagi, Covid-19 kini telah merenggut nyawa lebih dari 3,3 juta jiwa di dunia, merusak perekonomian, dan memperburuk ketidaksetaraan di seluruh dunia.

Mengidentifikasi masalah sistemik, laporan itu mengatakan WHO tidak memiliki kekuatan untuk menyelidiki dan bertindak cepat ketika dihadapkan pada potensi wabah.

"Misi ahli teknis dapat dikirim ke masing-masing negara hanya dengan izin mereka, dan sistem pra-otorisasi misi belum ditetapkan," kata laporan itu.

"Seringkali negosiasi yang panjang dengan pemerintah untuk mendapatkan akses oleh misi diperlukan setelah wabah diberitahukan."

Panel tersebut diadakan pada bulan September, beberapa bulan setelah anggota Majelis Kesehatan Dunia memutuskan untuk meminta WHO agar memerintahkan peninjauan independen atas tanggapan global terhadap krisis kesehatan.

Badan 13 anggota ini diketuai bersama oleh mantan Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark dan mantan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf.

"Pesan kami sederhana dan jelas. Sistem saat ini gagal melindungi manusia dari pandemi Covid-19," kata Sirleaf.

"Rak-rak ruang penyimpanan di PBB dan ibu kota negara penuh dengan laporan dan ulasan tentang krisis kesehatan sebelumnya," tambahnya.

"Jika peringatan mereka diperhatikan, kita akan menghindari malapetaka yang kita alami hari ini. Jika itu dilakukan, apa yang terjadi hari ini pasti berbeda."

Menyebut Covid-19 sebagai peringatan yang mengerikan, panel IPPPR mengeluarkan serangkaian rekomendasi, termasuk permintaan bagi negara-negara berpenghasilan tinggi untuk menyediakan setidaknya 1 miliar dosis vaksin kepada negara-negara berpenghasilan menengah dan lebih dari 2 miliar dosis oleh pertengahan 2022.

Panel juga mendesak pembentukan Dewan Ancaman Kesehatan Global dan sistem pengawasan wabah yang didasarkan pada transparansi penuh.

Dan masing-masing negara juga harus berbuat lebih banyak sekarang, kata laporan itu, untuk bersiap menghadapi krisis berikutnya.