Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Segera Perbaiki Jalan Rusak, Pemerintah Bisa Digugat

Kompas.com - 24/01/2024, 19:36 WIB
Masya Famely Ruhulessin,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketika musim hujan tiba, banyak ditemukan jalan rusak. Kondisi jalan rusak, jika tidak ditangani dengan baik akan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan memakan korban.

Karena saat hujan air menggenang menutupi badan jalan, sehingga masyarakat tidak tahu kondisi jalan berlubang itu, akibatnya rawan terjadi kecelakaan.

Baca juga: Beres Agustus, Pemeliharaan Jalan Rusak akibat Proyek IPAL Pekanbaru

Padahal, menurut Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno, itu merupakan kewajiban yang harus segera dipenuhi.

Dikatakan, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam pasal 24 ayat 1 dinyatakan penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Sementara pada ayat 2 aturan yang sama, dikatakan bila belum dilakukan perbaikan, maka penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak.

Ilustrasi jalan rusakANTARA FOTO via BBC Indonesia Ilustrasi jalan rusak
“Warga yang terdampak jalan rusak punya peluang untuk menuntut haknya sesuai wewenang jalan,” ujar Djoko.

Menurut Djoko, untuk jalan nasional yang rusak, wewenang perbaikannya ada di tangan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR.

Sementara jalan provinsi wewenangnya ada di Pemerintah Provinsi. Selanjutnya jalan kota/kabupaten yang rusak harus diperbaiki oleh Pemerintah Kota atau Pemerintah Kabupaten.

Baca juga: Tiga Faktor Utama yang Bikin Jalan Rusak di Daerah

“Pada pasal 273 aturan yang sama,disebutkan setiap penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka ringan atau kerusakan kendaraan, maka bisa dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp 12 juta,” papar Djoko.

Sementara, jika timbul luka berat, penyelenggara jalan dapat dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.

“Jika korban meninggal dunia, maka pihak berwenang dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak Rp 120 juta,” tegas Djoko.

Karena itu, ia berharap, hal ini perlu menjadi perhatian untuk penyelenggara jalan agar lebih memperhatikan keselamatan penggunaan jalan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Pangandaran: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Pangandaran: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Hingga 30 April Berlaku Diskon Tarif KA dari Surabaya dan Malang

Hingga 30 April Berlaku Diskon Tarif KA dari Surabaya dan Malang

Berita
Melongok Wajah Baru Kantor BPN Kabupaten Bekasi, Sejuk dan Nyaman

Melongok Wajah Baru Kantor BPN Kabupaten Bekasi, Sejuk dan Nyaman

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Subang: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Subang: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Senin Besok, Presiden Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato Gorontalo

Senin Besok, Presiden Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato Gorontalo

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bekasi: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bekasi: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Begini Cara Tepat Membersihkan Karpet di Rumah Anda

Begini Cara Tepat Membersihkan Karpet di Rumah Anda

Tips
Lewat Konsolidasi Tanah, Harga Properti di Desa Gasol Naik hingga Rp 500.000 Per Meter Persegi

Lewat Konsolidasi Tanah, Harga Properti di Desa Gasol Naik hingga Rp 500.000 Per Meter Persegi

Berita
Cara Tepat Membersihkan Karpet yang Dipasang Permanen

Cara Tepat Membersihkan Karpet yang Dipasang Permanen

Tips
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Cirebon: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Cirebon: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Sengketa Tanah Wakaf Terjadi karena Misinterpretasi

Sengketa Tanah Wakaf Terjadi karena Misinterpretasi

Berita
Kini, Pemohon Bisa Nikmati Layanan Drive-thru di BPN Kabupaten Bekasi

Kini, Pemohon Bisa Nikmati Layanan Drive-thru di BPN Kabupaten Bekasi

Berita
Tersisa 13 Persen, Kabupaten Bekasi Bakal Lengkap Akhir Tahun 2024

Tersisa 13 Persen, Kabupaten Bekasi Bakal Lengkap Akhir Tahun 2024

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Sumedang: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Sumedang: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Indramayu: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Indramayu: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com