Tak Boleh Sembarangan, Tanah Wakaf Hanya Boleh Digunakan untuk Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Tanah wakaf merupakan salah satu istilah lahan yang kerap digunakan masyarakat Indonesia. Khususnya yang beragama Islam.

Umumnya suatu lahan akan disebut tanah wakaf apabila terjadi peralihan tanah secara hukum dan sukarela dari pemilik (Wakif) kepada pihak lain (Nazhir) untuk kepentingan umum tertentu.

Dalam pemanfaatan tanah wakaf, Nazhir tentu tidak boleh melakukannya secara sembarangan. Terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi.

Merujuk dari Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, di dalam Pasal 22 disebutkan bahwa harta benda wakaf, termasuk tanah wakaf, hanya dapat diperuntukan:

• Sarana dan kegiatan ibadah;
• Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
• Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
• Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
• Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Apakah Tanah Wakaf Dapat Beralih atau Dialihkan?

Lebih lanjut dalam Pasal 23 disebutkan, penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

Namun jika Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Kemudian pada Pasal 44 tertulis, dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

Izin yang dimaksud hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000. Hal ini tertera dalam Pasal 67.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanah wakaf hanya boleh dipergunakan untuk keperluan ibadah, kepentingan umat, dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah.