BP3OKP Dikukuhkan, Dukung Pengembangan Infrastruktur Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengukuhkan 6 anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Jakarta pada Senin (29/5/2023).

Pengukuhan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 2023 tentang pengangkatan enam anggota BP3OKP yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 5 April 2023.

Keenam anggota BP3OKP tersebut, antara lain:

1. Alberth Yoku, perwakilan Provinsi Papua,
2. Irene Manibuy, perwakilan Provinsi Papua Barat,
3. Yoseph Yanowo Yolmen, perwakilan Provinsi Papua Selatan,
4. Pietrus Waine, perwakilan Provinsi Papua Tengah,
5. Hantor Matuan, perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, dan
6. Otto Ihalauw, perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.

Sementara masa jabatan keanggotan BP3OKP dari perwakilan setiap provinsi di wilayah Papua adalah 5 tahun.

Diharapkan, BP3OKP bisa mengawal rencana induk percepatan pembangunan di Papua selama 20 tahun ke depan serta menampung aspirasi masyarakat Papua.

Dalam sambutannya, Perwakilan Provinsi Papua, Alberth Yoku mengatakan BP3OKP akan mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Papua lewat perencanaan yang sudah ada.

"Misalnya dari Kementerian PUPR atau Bappeda di masing-masing provinsi atau kabupaten. Apa yang direncanakan itu dipadukan," jelas Albert.

Baca juga: Membandingkan Kondisi Jalan di Lampung dan Papua

Adapun dana pembangunan infrastruktur dan otonomi khusus di Papua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengharapkan adanya kolaborasi antara BP3OKP dengan Pemerintah Daerah untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat.

"Kita-kita sudah sepakat, maka dari itu akan kita bawa bersama ke Pemerintah Pusat untuk direncanakan program-program strategis ke depan," tutur Paulus.

Dari sisi infrastruktur, dirinya turut berharap BP3OKP bisa mendorong adanya pengadaan transportasi kereta api di Papua, selayaknya yang sudah diluncurkan di Sulawesi Selatan.

"Kita selama ini hanya mengandalkan pesawat. Kalau sudah terjadi perubahan cuaca, kapal susah pesawat susah," tandas Paulus.