Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Transaksi Tol Non-tunai Tanpa Setop MLFF Batal Diuji Coba 1 Juni 2023

Kompas.com - 30/05/2023, 16:16 WIB
Muhdany Yusuf Laksono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Uji coba transaksi tol non-tunai nirsentuh tanpa setop yakni Multi Lane Free Flow (MLFF) batal digelar pada 1 Juni 2023 di Jalan Tol Bali-Mandara.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Musfihin Dahlan, selaku pihak dari Badan Usaha Pelaksana (BUP) MLFF, di Jakarta, pada Selasa (30/05/2023).

"Semestinya uji coba MLFF pada 1 Juni di Bali, tapi kami dari BUP meminta maaf kepada masyarakat dan Pemerintah Indonesia bahwa uji coba belum bisa kita laksanakan," jelasnya dikutip dari Antaranews.

Menurut dia, batalnya pelaksanaan uji coba tersebut karena teknologi sistem MLFF yang dipersiapkan untuk uji coba belum bisa memenuhi standar Key Performance Indicator (KPI) yang disepakati.

"Garis besarnya adalah sistem ini menjamin 100 persen pendapatan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dari tarif tol. Hingga beberapa hari menjelang tanggal 1 Juni, kita tidak bisa mendapatkan KPI 100 persen dari kontraktor utama yakni perusahaan Hungaria, Multi Contact Zrt.," bebernya.

Baca juga: 6 Ruas Tol Diuji Coba MLFF Tahun Ini, Bali-Mandara Jadi yang Pertama

Meski sudah diterapkan di Hungaria, teknologi tersebut tentu membutuhkan penyesuaian dengan kondisi dan lingkungan di Indonesia.

Apalagi, terdapat perbedaan yang paling mendasar tentang pengelolaan jalan tol di Indonesia dengan Hungaria.

Lanjut Musfihin, di Hungaria operator jalan tol berada di bawah kontrol penuh Pemerintah termasuk pembayarannya. Sementara di Indonesia dipegang BUJT.

"Karena itu tidak bisa serta-merta MLFF ini diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi BUJT di Indonesia. Itu yang saya kira perbedaan mendasar yang terjadi antara Hungaria dan Indonesia," katanya.

Selain itu, alasan tertundanya uji coba MLFF berkaitan dengan transfer teknologi yang belum dilakukan oleh pihak dari Hungaria.

RITS menginginkan proyek MLFF diserahkan kepada Pemerintah Indonesia secara utuh, sebagai teknologi yang dimiliki. Oleh karena itu seluruh prosesnya termasuk transfer teknologi harus diserahkan.

"Sampai hari ini kami belum bisa mendapatkan repository dan source code dari pengembang (Hungaria). Kedua hal tersebut penting karena bagaimana pemerintah Indonesia nantinya bisa mengontrol dan tim kami dari Indonesia mengontrol dalam development dari sistem ini," terangnya.

Dia pun mengaku telah melaporkan hal ini kepada Pemerintah Indonesia sekaligus meminta untuk melakukan review terhadap program MLFF.

"Supaya ke depannya bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan pemerintah dan harapan operator jalan tol di Indonesia serta tentunya harapan masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Untuk diketahui, PT RITS merupakan perusahaan yang dibentuk oleh Roatex Ltd Zrt asal Hungaria selaku pemenang lelang proyek MLFF.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pasarkan Hunian di IKN, Otorita dan Pengembang Akan Gelar 'Roadshow'

Pasarkan Hunian di IKN, Otorita dan Pengembang Akan Gelar "Roadshow"

Hunian
Investasi Rp 15,1 Triliun Masuk ke KEK Sepanjang Triwulan Pertama

Investasi Rp 15,1 Triliun Masuk ke KEK Sepanjang Triwulan Pertama

Berita
Kuartal Pertama, Pengembang PIK2 Raup Pra-penjualan Rp 1,5 Triliun

Kuartal Pertama, Pengembang PIK2 Raup Pra-penjualan Rp 1,5 Triliun

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Tegal: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Tegal: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Jangan Buang Sisa Minyak ke Dalam Saluran Pembuangan Wastafel! Ini Alasannya

Jangan Buang Sisa Minyak ke Dalam Saluran Pembuangan Wastafel! Ini Alasannya

Tips
Ini Peran Kementerian ATR/BPN Mudahkan Izin Usaha dan Investasi

Ini Peran Kementerian ATR/BPN Mudahkan Izin Usaha dan Investasi

Berita
128 Rumah Ramah Lingkungan di Cikupa Siap Dijual, Harganya Mulai Rp 1,8 Miliar

128 Rumah Ramah Lingkungan di Cikupa Siap Dijual, Harganya Mulai Rp 1,8 Miliar

Berita
Bolehkah Menuangkan Air Mendidih ke Saluran Pembuangan Wastafel?

Bolehkah Menuangkan Air Mendidih ke Saluran Pembuangan Wastafel?

Tips
Punya 350 Hektar Lahan di Bali, ITDC Minta Perubahan Status Hak

Punya 350 Hektar Lahan di Bali, ITDC Minta Perubahan Status Hak

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Wonogiri: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Wonogiri: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Tahun 2024, Metland Bidik 'Marketing Sales' Rp 1,9 Triliun

Tahun 2024, Metland Bidik "Marketing Sales" Rp 1,9 Triliun

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Purworejo: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Purworejo: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Kepada Pengusaha China, AHY Komitmen Mudahkan Izin Usaha dan Investasi

Kepada Pengusaha China, AHY Komitmen Mudahkan Izin Usaha dan Investasi

Berita
Indonesia Incar Pengurangan Emisi 385 Juta Ton, Baru Terpangkas Segini

Indonesia Incar Pengurangan Emisi 385 Juta Ton, Baru Terpangkas Segini

Berita
Ke Jepang, Menhub Akan Bahas MRT Jakarta hingga Pelabuhan Patimban

Ke Jepang, Menhub Akan Bahas MRT Jakarta hingga Pelabuhan Patimban

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com