Kala Kementerian PUPR Patahkan Klaim Anies soal Jalan Nasional Era SBY Vs Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik tentang data pembangunan jalan nasional non-tol antara era Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berakhir.

Pasalnya, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga telah mengklarifikasi klaim yang digaungkan oleh Anies Baswedan akhir pekan lalu.

Tepatnya saat pidato dalam acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Menurut Anies, meski unggul dalam hal pembangunan jalan tol, era Jokowi masih kalah dengan SBY soal pembangunan jalan nasional tak berbayar.

Selama Jokowi memimpin, disebut hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun. Sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.

"Di era 10 tahun sebelumnya (SBY) 11.800 kilometer, 20 kali lipat," tandas pria yang menjadi Bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) itu.

Baca juga: JK Sebut Jalan Tol yang Dibanggakan Pemerintah Dibangun Investor Swasta, Begini Realitanya

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian mengatakan, penambahan jalan nasional yang diklaim oleh Anies sebenarnya merupakan hasil perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.

"Jadi tidak ada pembangunan baru yang disebut zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi. Itu (Anies) salah interpretasi data BPS," ungkap Hedi kepada wartawan, Rabu (24/05/2023).

Data antara penambahan jalan nasional karena perubahan status dengan hasil pembangunan jalan nasional baru tentu berbeda.

Menurut Hedy, penambahan jalan nasional di era Pemerintahan SBY bukanlah hasil pembangunan baru, melainkan hanya perubahan status jalan.

"Jadi zaman SBY kan nambah tuh jalan nasional. Itu kebanyakan bukan hasil pembangunan. Ada hasil pembangunan, tapi cuma sedikit. Yang Jokowi juga ada hasil perubahan (status) tapi sedikit," tandasnya.

Selain Hedy, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Ande Akhmad Sanusi membenarkan bahwa ada kekeliruan interpretasi data yang dilakukan Anies soal penambahan jalan nasional di era SBY.

"Kekeliruan ada pada interpretasi terhadap data BPS," ungkap Ande saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (24/5/2023).

Seperti diketahui, pada pemberitaan sebelumnya, Kompas.com juga telah mencoba menguji kebenaran pernyataan yang diklaim Anies.

Tentu dengan menyajikan data dari Kementerian PUPR dan Badan Pusat Statistik (BPS). Berikut ulasannya: