Kerap Terjadi Listrik Padam di Kawasan Industri, Ini Alasan PLN Batam

BATAM, KOMPAS.com – Badan Pengusahaan (BP) Batam menanggapi keluhan para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Kawasan Industri (HKI) Batam perihal pemadaman listrik di beberapa kawasan industri.

Dalam pertemuan yang dilakukan secara khusus antara Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto dengan Direktur Utama PT PLN Batam Muhammad Irwansyah Putra, dibahas dampak, upaya mitigasi, dan solusi dari isi surat edaran PT PLN Batam yang memuat kebijakan pemadaman listrik di sejumlah kawasan industri.

D dalam surat edaran tersebut dijelaskan pemadaman listrik berlaku selama tujuh hari, mulai tanggal 15 hingga 21 Mei 2023 mendatang.

Pemadaman listrik dilakukan karena satu unit PLTU Tanjung Kasam sedang dalam perbaikan dan PLTGU Panaran yang masih dalam tahap pengetesan setelah dilakukan pemeliharaan.

Baca juga: Triwulan I-2023, Batam Sumbang 78 Persen Ekspor Kepulauan Riau

Selain itu, adanya kenaikan suhu udara di Kepulauan Riau (Kepri), terutama Batam pada minggu-minggu sebelumnya, mengakibatkan lonjakan pemakaian listrik hingga di luar kemampuan rata-rata pembangkit listrik Batam.

“Karena kekurangan daya kami mengimbau dan meminta bantuan kepada pelanggan industri dan bisnis dengan Captive Power untuk mengoperasikan genset sendiri,” terang Direktur Utama PT PLN Batam Muhammad Irwansyah Putra.

Untuk mengatasi permasalahan ini, PLN sedang membangun pembangkit sewa sebesar 75 MegaWatt (MW) yang akan masuk secara bertahap 25 MW pada awal Juli 2023 dan 50 MW pada September 2023, serta merelokasi pembangkit dari Sumatera dengan kapasitas 50-75 MW.

Meski demikian, tidak dapat dimungkiri, kebijakan pemadaman telah mengundang sejumlah keluhan karena menghambat aktivitas produksi industri.

Baca juga: 22 Proyek Infrastruktur di Batam Akan Dibangun hingga 2024

Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto mengatakan, sebagai badan pengelola investasi di Batam, BP Batam meminta PT PLN Batam segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak dari kondisi tersebut.

Purwiyanto juga mengatakan, seluruh infrastruktur pendukung investasi harus difasilitasi semaksimal mungkin untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya.